Airlangga Diminta Turun Tangan Sikapi Polemik DPD Golkar di Sejumlah Daerah
JAKARTA, Harnasnews.com – Konflik internal Partai Golkar pada kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), baik itu DPD Tingkat I maupun DPD Tingkat II di sejumlah daerah diprediksi bakal mempengaruhi suara dan soliditas partai pada kontestasi Pilkada serentak 2020 maupun Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik Universitas Djuanda, Gotfridus Goris Seran, mengungkapkan, seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lebih cermat dalam menyikapi konflik di internal partai yang terjadi di sejumlah daerah.
Seperti dualisme kepemimpinan ketua DPD Golkar Sumatra Utara, Golkar di Cirebon, Indramayu, dan kisruh Musda Golkar di Kota Bekasi, konflik DPD Golkar Bogor dan masih banyak lagi persoalan gugat menggugat kepengurusan Partai Golkar daerah yang berujung ke Mahkamah Partai.
Menurut Goris, fenomena ini mengindikasikan buruknya menajemen partai senior ini, dan hal ini sekaligus mencerminkan semakin menurunnya citra partai politik di tengah masyarakat.
Lanjut Goris, merunut sedikit ke belakang, pasca reformasi tubuh partai yang pernah mendominasi perpolitikan di tanah air menunjukkan bahwa konflik internal nyaris mengiringi suksesi kepemimpinan partai tersebut baik nasional maupun di daerah.
Menurut dia, jika sebelumnya konflik tersebut lebih level elite nasional, namun belakangan konflik internal menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan di daerah atau local. Hal itu dapat dilihat dari kisruh jelang musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar di sejumlah daerah.
“Sebut misalnya musda Golkar di Cirebon, Indramayu, Medan atau Sumut, dan musda Golkar di Kota Bekasi. Dari sejumlah kasus persoalan di internal partai itu selalu ada saja alasannya yang membuat tumbuhnya konflik saat Musda akan digelar,” ujar Goris kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2020).
Lebih lanjut Goris mengatakan, konflik elite partai di daerah jelang pelaksanakan Musda tersebut nampak sekali dengan kepentingan elite di pusat. Tanpa harus menyebutkan siapa yang bermain. Padahal, kata Goris, soliditas kepengurusan partai Golkar di daerah sebagai ujung tombak dalam mendulang suara pada pilkada maupun pemilu nasional.
