NTB,Harnasnews.com – Catatan Dinas LHK NTB, jumlah lahan kritis mencapai 280.941 hektare dan kawasan terbuka seluas 131.991 hektare. Jika dirincikan, sebaran lahan kritis dan lahan terbuka di kabupaten/kota, sebesar 75 persen berada di Pulau Sumbawa, sisanya di Pulau Lombok.
Lahan kritis paling luas berada di Kabupaten Sumbawa seluas 31 persen, disusul Bima 25 persen, Dompu 17 persen. Dilansir oleh suara ntb pada 05 April 2019.
Dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, pada 2014, areal jagung 126.577 hektar. Dari luas tanam ini produksi jagung NTB mencapai 785.864 ton. Pada 2015, areal tanam naik jadi 143.117 hektar, dan produksi jadi 959.972 ton. Pada 2016, areal tanam meningkat jadi 206.997 hektar, dan produksi jagung naik jadi 1.101.244 ton. Pada 2017, jadi 310.990 hektar, produksi mencapai 2.127.324 ton. Pada 2018, capaian produksi 2.959.222 ton.
*Jagung ; Mata Air ataukah Air Mata.?*
Ditengah masifnya pertarungan ekonomi, membuat pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah yang dianggap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Melalui program Andalan 1 Juta Ton Jagungnya melahirkan banyak pro-kontra dari semua kalangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengawal program unggulan tersebut, yang hari ini telah menjadi “primadona” dan perbicangan hebat ditengah masyarakat.
Data luas perambaan hutan di Kabupaten Sumbawa telah mecapai angka 30.291.48 hektar. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dari dari 8 Kabupaten lain yang berada di NTB. Tentu kondisi ini sangat memperihatinkan, terlebih tingginya angka perambaan hutan tersebut akibat masyarakat yang berlomba-lomba memperluas lahan pertanian untuk menanam jagung, tanpa memikirkan efek domino dari kegiatan tersebut.
Akan tetapi dalam hal ini penulis tidak ingin menyalahkan masyarakat karena masyarakat hanya segerombolan manusia yang bekerja agar mampu bertahan hidup. Namun, hanya saja pemerintah terlalu egois dan terkesan memaksakan kehendak untuk mencapai target.
Padahal jika dirinci dengan baik, sampai kapanpun target tersebut tidak akan pernah tercapai. Memang benar adanya bahwa jagung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat namun disisi lain juga menciptakan masalah baru yg lebih serius bahkan masalah itu tidak dapat diselesaikan dua sampai tiga periode kepemimpinan.
Karena penulis menilai lebih mudah memberikan paradigma baru daripada membongkar kebiasaan lama.
Hal semacam inilah kemudian yang tidak diperhatikan dan dipertimbangkan secara jelas oleh sang penguasa. Sehingga penulis menilai bahwa paradigma pembangunan demikian adalah “Paradigma Pembangunan Primitif” yang secara perlahan menghantarkan masyarakat ke dalam jurang keterpurukan yang lebih dalam dari pada sebelumnya.
Jika pola pembangunan semacam ini terus dipaksakan untuk diterapkan maka bukan saja ”bencana alam” yang sedang kita tantang, akan tetapi juga “bencana kemanusiaan”. Kehadiran jagung seolah menjadi mata air baru kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa saat ini, namun meninggalkan air mata bagi kehidupan anak cucu bangsa sebagai penerus generasi tanah Intan Bulaeng.
Kondisi semacam ini tidak boleh dipertahankan, karena sejauh penulis mengamati tidak ada keberimbangan antara ekspektasi dan realita. Ini kemudian menjadi semacam program spekulasi layaknya Darwin yang berteori bahwa manusia berasal dari kera. Sumbawa bukanlah anak kecil yang harus dipermainakan dengan cerita dongeng sebelum tidur.
Tapi ini adalah wilayah dengan sejuta varian potensi yang sebenarnya siap dikelola jika Penguasa Sadar bahwa kerja Pembangunan bukan soal perekonomian meningkat tajam, namun tentang kesadaran manusiawi untuk membentuk pola interaksi antara alam dan kehidupan masyarakat sekitar sehingga slogan besar Kabupaten Sumbawa Senap Semu Nyaman Nyawe relevan bagi setiap masa.
*Bencana Kemanusiaan bersama Bencana Alam*
Enam puluh tahun lamanya Kabupaten Sumbawa berdiri kokoh, “tak lapuk oleh hujan tak lekang oleh panas”. Sumbawa yang terkenal akan keasrian hutan dan kelestarian budayanya kini telah hilang. Bukan karena hujan ataupun panas yang melanda, namun karena arus “bencana kemanusiaan” yang begitu deras.
Tegaknya istana besar bernama Sumbawa itu bukan karena bangunan dan kehidupan mewah masyarakatnya tetapi ia berdiri tegak diatas kaki yang bernama “Kebudayaan”. Budaya kita orang Sumbawa bukan eksploitasi tanpa henti akan tetapi merawat dengan hati menjaga dengan harmoni. Alam adalah sahabat masyarakat Sumbawa.
Selama beberapa dekade ini, Sumbawa kehilangan kompas sehingga arah pembangunannya tidak jelas. Kebudayaan lama masyarakat telah dikikis habis-habisan oleh budaya pembangunan “copy paste” peradaban sesat.
Padahal seharusnya, kata Yudi Latief “kehadiran peradaban baru tidak untuk menghapus peradaban lama, justru peradaban lama harus diangkat ketempat yang lebih tinggi sebagai acuan dalam menjalankan peradaban baru”. Atas dasar kondisi inilah penulis menilai bahwa kita telah dilanda bencana kemanusiaan, karena tidak mampu menjaga moralitas serta identitas kebudayaan orang Sumbawa yang notabenenya adalah penyayang.
Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sumbawa bukan datang dengan sendiri tanpa ada sebab akibatnya, hukum kausalitas tetap berlaku. Bencana alam berupa banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya hadir karena kita telah mengundanng ia untuk datang. Jagung ibaratkan peluit yang ditiupkan bahwa bencana ini segera dimulai, kita telah memulai kompetisi dengan alam “menantang namun tak sanggup melawan”.
Banjir dimusim hujan, kekeringan dimusim kemarau menjadi masalah serius yang dialami oleh masyarakat hari ini. Hal ini disebabkan oleh pola pembanguan serakah yang diterapkan melalui 1 juta ton jagung. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab jika sudah demikian.?
Pada tanggal 27 November 2019, penulis membaca sebuah berita bahwa dua bendungan besar di Kabupaten Sumbawa mengalami elevasi debit dibawah batas minimal yakni bendungan Batu bulan dan bendungan Mamak. Hal ini tentunya perlu menjadi atensi serius bagi pemerintah karena penyebab utama dari bencana alam ini adalah kerusakan hutan yang didalangi oleh program 1 juta ton jagung pemerintah yang hampir mirip dengan cara pembangunan bangsa lemuria (baca bangsa lemuria).
Di Kabupaten Sumbawa, DAS Sumbawa dan DAS Moyo dengan daerah terdampak Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hulu dan Moyo Hilir. Bencana banjir di daerah-daerah tersebut tak dapat terelakkan. Karena kondisi hutan di daerah hulu memang sudah rusak parah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerusakan hutan diakibatkan oleh perluasan lahan tanam jagung ke kawasan hutan.
Maka dari itu pemerintah harus segera memikirkan formulasi baru untuk menyadarkan kembali masyarakat bahwa pentingnya menjaga hutan. Disisi lain pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja baru seperti pengoptimalan UMKM yang mampu memberikan jaminan hidup jangka panjang masyarkat tanpa harus merusak hutan.
“Bencana alam tak kan datang jika Bencana Kemanusiaan tidak diciptakan”(Herman)
