JAKARTA, Harnasnews.com – Presiden Jokowi (Jokowi) telah mengumumkan meteri-menteri untuk mengisi kabinet pemerintahannya pada lima tahun ke depan. Namun dari sejumlah menteri yang telah diumumkan Jokowi, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya digadang-gadang masuk bursa calon menteri ternyata terlempar dari lini kekuasaan inti di kabinet Jokowi jilid II.
Menanggapi terlemparnya nama AHY dalam kabinet Joowi jilid II, direktur eksekutif Center Publik Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto menilai bahwa saatnya Partai Demokrat mengambil sikap tegasnya untuk menjadikan partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi sejati.
“Dengan terlemparnya nama AHY dari lini kekuasaan jangan lagi Partai Demokrat mengambil posisi penyeimbang. Tapi justru memposisikan diri sebagai oposisi sejati. Karena selama lima tahun terakhir menjadi penyeimbang oposisi, elektabilitas Demokrat malah terpuruk,” ungkap direktur BaisCorner ini, kepada wartawan, Rabu (23/10).
Bambang mengatakan, Partai Demokat seharusnya dapat mengambil pelajaran dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dimana, selama lima tahun menjadi oposisi elektabilitas dua partai itu justru naik, meski saat ini Partai Gerindra bergabung dengan penguasa.
Bambang mengatakan, justru dengan bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan Jokowi memberikan peluang kepada Demokrat bisa kembali mengambil simpatisan Gerindra yang kecewa karena dikhianati oleh Prabowo.
“Ini kesempatan emas Demokrat untuk mengambil massa atau simpatisan Prabowo. Karena, berdasarkan informasi, mayoritas kader menginginkan agar Gerindra tetap di luar pemerintahan. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, kami sarankan agar Demokrat menjadi oposisi sejati,” ujar Bambang.
Bambang memprediksi dengan bergabungnya Demokrat ke dalam oposisi yang sebelumnya ada PKS, PAN dan disusul oleh NasDem, maka check and balances pada pemerintahan Jokowi jilid II ini dinilai akan efektif.
“Sebelumnya yang menyatakan diri sebgai oposisi seperti PKS dan PAN yang kemudian diikuti oleh NasDem, jika Demokrat bersedia bergabung maka menambah kekuatan barisan oposisi pada pemerintahan Jokowi yang harus dikontrol. Karena kecenderungannya tidak lebih baik dari Orde Baru,” ujarnya. (Red)
