SUMBAWA,Harnasnews.com – Sebelum melakukan MOU, lebih awal adanya konsultasi publik tentang ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat kab. Sumbawa.
Kegiatan ini berkat adanya kesapahaman bersama antara Fakultas ilmu Sosial dan AMAN Sumbawa sehingga terjalin kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Sumitro, S. Pd., M. Pd selaku dekan FIS dan Jasardi Gunawan selaku ketua AMAN Sumbawa. Konsultasi publik ini kata Jasardi, adalah sebagai bentuk untuk menerima masukan para pihak, akademisi para mahasiswa tokoh adat dalam merncang peraturan daerah apakah menjadi kebutuhan apa tidak masyarakat adat di kab Sumbawa.
Untuk mengupas masalah penting pengakuan ranperda tersebut ada Dr. Andi Haris lebih bicara soal pemberdayaan masyarakat adat bahwa perda ini nanti akan mempermudah untuk pemberdayaan perempuan di kab Sumbawa baik adat dan tidak maka jadi penting sekali.
Sedangkan Dr. Ahmad Yamin, SH., M.H. sebagai pengggas drafter dan naskah akademik bahwa ranperda pengakuan dan perlindungan MA di kab. Sumbawa sangat penting karena sebagai bentuk perlindungan nyata MA di Sumbawa dan juga sebagai mandat konstitusi UUD 1945 pasal 18 B ayat 2.
Begitu juga untuk perlindungan adat istiadat dan budaya Sumbawa yang dimiliki secara turun temurun. Cand. Dr Dianto yang juga mantan dekan FH IIsbud Sarea bahwa perda ini berbeda dengan perda tahun 2015 yang pernah diajukan, ini lebih kepada pengaturan masyarakat adat di Sumbawa, penyelamatan hutan-hutan adat, wilayah adat dan hukum-hukum adat yang ada di masyarakat adat.
Pak Sumitro, mengatakan nanti pasca konsultasi ini da Mou kami dengan AMAN Sumbawa ini sebagai bentuk wujud nyata tri dharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian dan pengabdian.
Maka ini jalan pengabdiannya yang kita akan coba jalan sama-sama kedepannya. Ada point pokok jadi fokus MOU salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat adat.
Jadi kita mulai dari yang kecil ini ungkap dekan FIS yang akrab dipanggil Mitro. Ini nafas sesungguhnya kampus ilmu sosial dan ilmu budaya.(Herman/Dianto)
