LLH Nilai, Dewan Lamban Tangani Urusan Rakyat
SUMBAWA.Harnasnews.com – Tidak sedikit kalangan menyoroti dan menilai DPRD Kabupaten Sumbawa lamban menangani urusan kerakyatan tapi justru sibuk mengurusi urusan politik baik internal lembaga maupun Partai masing-masing.
Penilaian tersebut salah satunya datang dari lembaga lingkar hijau kabupaten Sumbawa Muhammad Taufan.
Dikatakan Taufan akrab tokoh LSM dipanggil, bahwa sampai hari ini DPR belum bisa menuntaskan agenda internal seperti pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Lamban nya proses pembentukan AKD ini menjadi salah satu faktor dugaan kuat aroma kepentingan politik itu masih kuat.
” Memang benar itu lembaga politik tapi tidak harus semuanya bernilai politik, cetus Taufan. Ia menduga perebutan posisi strategis pada AKD yang masih tarik ulur hingga kini belum final menyebabkan urusan rakyat jadi terbangkalai, nilainya
Selain itu sambungnya, agenda Pilkada 2020 yang tahapannya masuk pada bulan September mendatang akan memberikan pengaruh negatif bagi kinerja dewan kedepannya karena anggota dewan adalah utusan parpol yang tentunya akan lebih sibuk dengan urusan kepartaian nantinya, sebut Taufan
Menanggapi penilaian itu, wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Drs.Muhammad Ansori, yang dimintai tanggapannya usai Rapim penetapan jadwal pembetukan AKD, Senin, (14/10) mengatakan DPR sebagai institusi politik maka proses politik pun tidak dapat terelakkan namun hasilnya tetap berdasarkan rasio kemasylahatan ummat (untuk kepentingan rakayat) jelas Ansori, akrab ia disapa.
Menurutnya, terkait pembentukan AKD bukan kendala yang menyebabkan terbangkalainya urusan rakyat apalagi prosesnya saat ini sedang berjalan. Jika pun AKD terbentuk pada akhir Oktober masih dalam ambang batas normal berdasarkan schedule yang ada, jelasnya
Sementara terkait Pilkada akan mengganggu kinerja dewan menurutnya dijamin tidak sedikitpun akan terganggu walaupun memang anggota dewan adalah utusan parpol. Dan lagi-lagi untuk agenda dewan sudah ada schedulenya demikian juga dengan urusan pilkada yang sudah ada tahapan dan fungsionaris partai yang akan melakoninya.
” InsyaAllah saya jamin semuanya akan berjalan dengan baik tanpak saling mengganggu urusan dewan dengan pilkada sebagai mana yang dikhawatirkan masyarakat dan teman NGO tukas Ansori.
Ia menyambut naik apa yang dinilai NGO terhadap lembaga dewan dan itu adalah sebagai bentuk kekhawatiran dan memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat yang harus pula di hargai serta hormati dan merupakan saran yang konstruktif, tanggapnya balik menilai.(Wan)
