Harian Nasional News Group

Pakar: Penolakan WNI Eks ISIS Harus Melalui Putusan Pengadilan

JAKARTA, (HNN) – Pakar Hukum Pidana Prof Gayus Lumbuun mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa serta-merta memutuskan menolak kepulangan 689 WNI eks ISIS hanya lewat rapat terbatas.

Sebab, pengambilan keputusan untuk menolak kepulangan ratusan WNI itu harus melalui proses hukum di pengadilan.

Hal terseut dikatakan Gayus menanggapi wacana ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikabarkan ingin kembali ke Tanah Air mendapatkan reaksi beragam dari sejumlah pihak.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gamblang memberikan pernyataannya menolak kepulangan WNI eks ISIS. Namun, kata Jokowi, untuk memutuskan rencana kepulangan eks anggota ISIS itu tentu harus dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mantan hakim Mahkamah Agung (MA) ini juga mendorong pemerintah agar masalah ini ke pengadilan, sehingga mendapatkan putusan yang adil.

“Jadi, nanti hakim yang memutus, mana bisa presiden memutus di dalam ratas. Itu urusan hakim. Jadi, ada keadilan yang dibangun sebagai negara hukum,” ucapnya, Rabu (12/2/2020),

Oleh karena itu, lanjut Gayus, Jokowi selaku kepala negara, mesti melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Adapu dalam Pasal 1 UUD 1945 tertulis, antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, ia mengaku tak sepakat keputusan yang diambil Presiden dengan menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Mantan politisi PDIP itu juga mempertayakan alasan pemerintah menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu, salah satunya, untuk melindungi sekitar 267 juta penduduk RI. Akan tetapi, cara melindungi ini harus melalui penegakkan hukum. “Artinya apa? Pemerintah melindungi yang lebih luas daripada 600 orang, betul, tapi 600 (WNI eks ISIS) orang juga ada haknya juga, hak keadilan, hak asasi. Di mana dipilahnya? Di mana diukurnya? Itu di pengadilan,” paparnya.

Menurutnya, ratas yang digelar Jokowi kemarin dalam memutuskan nasib ratusan WNI eks ISIS tersebut tak punya pertimbangan lain kecuali keamanan, sedangkan pertimbangan lain itu akan muncul di pengadilan. Dalam pandangannya, Jokowi hanya bisa sementara waktu menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS yang tersebar di kamp pengungsian Turki dan Suriah itu.

Dalam proses menunggu ini, lanjut Gayus, pemerintah bisa melakukan upaya hukum lewat pengadilan. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengumpulkan identitas 689 WNI itu agar memudahkan proses hukum di Indonesia.

Gayus menambahkan, bila pemerintah tak bisa menghadirkan mereka, persidangan bisa dilakukan dengan in absentia atau mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ia meyakini proses hukum terhadap ratusan WNI eks ISIS itu tak akan memakan waktu lama kalau pemerintah bekerja cepat dalam mendata identitas mereka.

“Diuji di pengadilan, betul enggak si dia bakar paspor, yang mana bakar paspor dari 600 (WNI) ini. Berapa anak kecil dibawa bapaknya ikut ke luar negeri (Suriah). Berapa yang lahir di luar negeri (Suriah),” ujar Gayus.

Terkait dengan adanya dugaan pembakaran pasor yang dilakukan oleh eks ISIS, lanjut Gayus, hal itu sudah ada aturan hukumnya.

Gayus mengatakan, bagi eks ISIS yang membakar paspor dapat dihukum pencabutan warga negara,ataupun dipidana seumur hidup. Karena telah mengkhianati negara. Namun demikian, harus melalui purusan pengadilan, bukan dari kekuasaan.

Oleh karnanya, Gayus juga mengimbau agar pemerintah tidak mencari enaknya saja dengan langsung memutuskan menolak ratusan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia tanpa proses hukum. Pasalnya, sekali lagi, keputusan menolak WNI eks ISIS itu ada di pengadilan, bukan di tangan Jokowi sebagai presiden. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.