JAKARAT,Harnasnews.com – Penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemda DKI Jakarta ditengah penanganan wabah covid 19 diharapkan tidak menghentikan revitalisasi trotoar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menilai, selain mempertimbangkan aspek estetika Ibukota, revitalisasi berperan penting untuk menggenjot pendapatan daerah dari pajak reklame di atas trotoar.
“Karena trotoar sekarang ini ada pengaruh juga karena ada pembangunan dari Kota Jakarta, seperti pajak reklame dan sebagainya. Kemudian kalau seandainya jalannya juga bagus, sehingga reklame-reklame itu akan menjadi pemasukan pajak buat daerah kita (DKI Jakarta) itu dasarnya,” ujarnya politisi PDIP itu kepada Harnasnews.com, Jumat (6/6).
Selain itu, Rasyidi menilai bahwa animo masyarakat untuk menggunakan trotoar sebagai sarana mobilitas masyarakat berjalan kaki di wilayah strategis Ibukota kini juga semakin pesat. Sehingga menurutnya, trotoar yang sudah direvitalisasi akan merangsang para pengiklan untuk memasang reklame di setiap ruas jalan. Semisal, penggunaan reklame digital melalui Light Emitting Diode (LED).
“Kemudian kalau misalnya sekarang orang-orang kalau keluar dari MRT ingin jalan kaki seperti di luar negeri. Kita berharap dari adanya trotoar ini masyarakat itu bisa memakai sarana itu sekaligus melihat reklame yang tersedia, apalagi sekarang reklame sudah banyak pakai yang LED,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, S Andyka. Ia menuturkan, kegiatan pelaksanaan anggaran yang dilakukan SKPD bidang teknis seperti Dinas Bina Marga seyogyanya perlu dilanjutkan guna mendongkrak potensi penerimaan daerah yang mungkin akan terjadi dari sektor bisnis reklame. Sehingga menurutnya, kegiatan revitalisasi trotoar nantinya juga perlu diselaraskan dengan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) guna menciptakan konsep revitalisasi trotoar berbasis street furniture.
“Kalau trotoar ini ditata dan dikelola dengan baik, kemudian dipasang street furniture nanti pada akhirnya akan membawa pendapatan kita dari reklame, belum lagi penggunaan dari Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) ini. Makanya saya katakan bahwa anggaran terkait penggunaan trotoar jangan dimatikan semuanya,” ujarnya.
Meski demikian, Andyka berharap agar Dinas Bina Marga turut memperhatikan potensi rasionalisasi yang akan dilakukan Dinas Bina Marga sebagai leading sektor untuk melanjutkan revitalisasi trotoar di tahun 2020 sesuai dengan kemampuan APBD DKI terkini.
“Jadi perlu sesuai dengan kemampuan keuangan (APBD) kita. Artinya bahwa kalau memang tiga (trotoar) ini setelah penataan trotoar menjadi lebih baik lebih bagus secara otomatis pendapatan dari street furniture ini bisa berjalan,” ungkap Andyka.(sof)
