Harian Nasional News Group

PDIP Desak Anies Batalkan PSBB Total 14 September

Dikhawatirkan Akan Membuat Masyarakat Makin Terpukul Secara Ekonomi

JAKARTA, Harnasnews.com – Rencana gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapatkan penolakan dari fraksi terbesar di DPRD DKI, yakni PDIP.
Jawara pileg 2019 lalu itu pun meminta gubernur menghentikan dan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total/ketat tersebut.
Adalah Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo yang meminta Anies mempertimbangkan rencana itu. Karena dianggap akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan solusi dari Pemda DKI Jakarta.
“Apalagi kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan dari berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder),” ujar anggota DPRD DKI dari dapil Jaktim itu kepada Harnasnews.com, Jumat (11/9) malam.

Menurut politisi muda berbakat itu, memutus mata rantai penyebaran covid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat.
Persoalannya, kata dia hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta.
Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total atau ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik.”Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Patut diingat dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang,” paparnya.

Rencana kebijakan tersebut, sambung Rio justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.
Karenanya, tidak salah jika fraksi PDIP mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar 1,449 T dalam Sidang Paripurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020 lalu.
Sebab, hal itu dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yg belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant.
“Dimasa pandemi Covid 19 ini, gubernur Anies Baswedan sungguh-sungguh harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan “negarawan “, jelasnya.

Lebih lanjut, Rio menduga kebijakan penerapan PSBB ketat di Tengah situasi kebijakan terintegrasi antara “pencegahan covid 19 dan ekonomi “ terasa lebih mencerminkan Sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai “politisi”. “Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat,”tandasnya.(sof)

Leave A Reply

Your email address will not be published.