JAKARTA, Harnasnews.com – Rencana gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mendapatkan penolakan dari fraksi terbesar di DPRD DKI, yakni PDIP.
Jawara pileg 2019 lalu itu pun meminta gubernur menghentikan dan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total/ketat tersebut.
Adalah Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo yang meminta Anies mempertimbangkan rencana itu. Karena dianggap akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan tanpa dibarengi kebijakan solusi dari Pemda DKI Jakarta.
“Apalagi kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan dari berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder),” ujar anggota DPRD DKI dari dapil Jaktim itu kepada Harnasnews.com, Jumat (11/9) malam.
Menurut politisi muda berbakat itu, memutus mata rantai penyebaran covid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat.
Persoalannya, kata dia hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta.
Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total atau ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik.”Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Patut diingat dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang,” paparnya.
