JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Unit Pengelola Kegiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UPK NKRI) dapat berjalan beriringan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di desa.

“Saya menilai kedua lembaga ini bisa berjalan beriringan, bahkan bersinergi dalam membangun desa dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengapa pilihannya harus dibubarkan?” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal yang disampaikan LaNyalla itu merupakan tanggapan atas kunjungan DPP UPK NKRI di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Kamis, dengan tujuan meminta bantuan DPD RI menyelesaikan persoalan lembaganya yang terancam dibubarkan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPP UPK NKRI Asep Septuna Sukirman menjelaskan bahwa lembaganya saat ini tengah berada di ujung tanduk dan akan digantikan oleh BUMDes.

“Kami akan dibubarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diganti dengan BUMDes. Dana kami akan diakuisisi,” kata Asep.

Sebelumnya, UPK NKRI bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Setelah program itu dihentikan pada tahun 2014, para pengurus tidak lagi memiliki wadah untuk beraktivitas.

“Maka, dibentuklah UPK NKRI dan telah memiliki badan hukum sebagai organisasi kemasyarakatan. Sejak 2014 kami sudah tidak lagi menerima dana pemerintah. Kami hanya mengelola dana bergulir untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan di desa. Kami terus bergerak,” ujar Asep.

Di samping itu, kata Asep, dari dana modal awal UPK NKRI sebesar Rp2,6 triliun, mereka telah mengembangkannya menjadi Rp4,5 triliun.

“Selama 7 tahun, kami tak ada pembinaan. Namun, dari hasil audit BPKP, kami tak ada masalah,” kata dia.