SUMENEP, Harnasnews – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto mengatakan,untuk menyusun RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 memang harus melibatkan berbagai unsur di daerah, agar mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan.
“Pemangku kepentingan yang memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2026 dan rencana awal RPJMD Kabupaten Sumenep 2025-2029,” kata Arif Firmanto,Jumat lalu.
Pemerintah daerah memerlukan sinergi dengan DPRD dan elemen masyarakat, untuk mensipatkan program pembangunan yang efektif, dalam rangka menjawab sekaligus menyelesaikan permasalahan yang tejadi di masyarakat.
“Pemerintah daerah melalui perangkat daerah tentu saja dalam setiap mengambil kebijakan, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan saat ini,” Terangnya.
Arif menyatakan,untuk proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah telah melakukan berbagai tahapan, di antaranya Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang RKPD di Kecamatan, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep 2026.
“Sedangkan proses penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029, saat ini telah menyusun Rancangam Awal (Ranwal) RPJMD yang selanjutnya pembahasan dalam forum konsultasi publik Ranwal RPJMD, untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan,” jelasnya.
“Kami telah mengadakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2025-2029,” Ungkapnya.
Ia berharap langkah ini dapat mengarahkan pembangunan Sumenep kedepan,sehingga dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat.
(HR/Zham)
