Banjir Rusak Sawah dan Irigasi, DPRK Aceh Utara Cari Solusi Cepat untuk Petani
Aceh Utara, Harnasnews – Konsultasi Publik Pengelolaan Pertanian Pasca Banjir yang digelar oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pemulihan sektor pertanian akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Aceh Utara, Senin (9/2/2026), ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur DPRK Aceh Utara, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga perwakilan mukim dari wilayah terdampak banjir.
Dalam forum tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara menegaskan pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran dalam setiap program pertanian pasca banjir. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menghamburkan anggaran tanpa hasil yang jelas bagi petani.
“Kalau tidak mampu menghasilkan panen padi minimal 10 sampai 15 ton per hektare, lebih baik tidak usah membuang-buang anggaran,” tegas Ketua MAA Aceh Utara.
pH Tanah Sangat Asam, Produktivitas Terancam
Tim Penyuluh Pertanian Aceh Utara dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pasca banjir besar yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatra, pihaknya telah melakukan pengecekan tingkat keasaman tanah di sejumlah lahan pertanian.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pH tanah berada pada kisaran 3 hingga 7, yang menandakan kondisi tanah sangat asam dan berpotensi menurunkan produktivitas tanaman padi.
“Yang memprihatinkan, para petani langsung menanam padi secara mandiri pasca banjir tanpa adanya bantuan maupun pendampingan dari pemerintah,” ungkap perwakilan tim penyuluh.
Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi karena tanpa analisis tanah dan pemilihan varietas yang tepat, biaya tanam dikhawatirkan lebih besar dibandingkan hasil panen yang diperoleh petani.
Akademisi Unimal Dorong Varietas Adaptif
Sementara itu, perwakilan Universitas Malikussaleh (Unimal) menyatakan sependapat dengan pandangan Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara terkait pemanfaatan lahan sawah pasca banjir.
Akademisi Unimal menekankan bahwa pengecekan pH tanah wajib dilakukan sebelum penanaman, serta mendorong penggunaan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi ekstrem pasca banjir.
“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Toni dan Pak Doly.
Pengecekan pH tanah itu wajib sebelum tanam, dan varietas padi seperti padi gogo dan padi amfibi sangat cocok untuk kondisi lahan pasca banjir Aceh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar program pertanian tidak salah arah.
“Jangan sampai besar di input tapi kecil di output. Jangan sampai biaya tanam lebih besar daripada pendapatan hasil panen petani,” tegasnya.
Dari unsur tokoh adat, Mukim Tayeb Kecamatan Baktiya mengungkapkan kondisi faktual di lapangan yang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius.
“Di Baktiya terdapat lebih dari 483 hektare lahan sawah yang tertimbun lumpur banjir dan sudah mengeras di petakan sawah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun aliran irigasi telah diresmikan oleh Bupati Aceh Utara, hingga hampir tiga bulan pasca banjir belum ada upaya normalisasi lumpur di lahan sawah.
“Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, belum ada tindakan nyata untuk membersihkan lumpur sisa banjir di area persawahan,” keluhnya.
GNRI Dorong Solusi Cepat dan Berkelanjutan
Ketua LSM Gerakan Nawa Cita Rakyat Indonesia (GNRI) dalam resume rapat menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi langkah awal yang penting untuk menentukan arah kebijakan pemulihan pertanian Aceh Utara.
Salah satu rekomendasi utama yang mengemuka adalah pengembangan padi gogo hasil inovasi IPB University, yang tidak bergantung pada irigasi, memiliki masa panen sekitar tiga bulan, serta berpotensi menghasilkan hingga 5 sampai 7 ton per hektare, bahkan bisa lebih.
Varietas tersebut dinilai cocok untuk pemulihan lahan pasca banjir, termasuk di kawasan Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, lahan tidur, dan lahan dengan tingkat kerusakan berat. Dengan pola tanam dua kali, produktivitas lahan dinilai masih dapat ditingkatkan.
Forum juga menyoroti kerusakan berat sistem irigasi Krueng Pase yang telah berlangsung lebih dari lima tahun, sehingga menyebabkan sekitar 9.000 hektare lahan di delapan kecamatan menjadi tidak produktif. Tingginya sedimentasi dan endapan lumpur pasca banjir memperparah kondisi tersebut, khususnya di Kecamatan Baktiya.
Sebagai langkah darurat, pompanisasi diusulkan sebagai solusi sementara untuk menyelamatkan petani yang telah terlanjur melakukan penanaman.
Dorong Kebijakan Berpihak pada Petani
Rapat konsultasi publik ini dipandu oleh Tgk. Muhammad Hatta selaku moderator dan dihadiri oleh Ketua Banleg DPRK Aceh Utara Tgk. Mawardi, M.SE, anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, Kepala Dinas Koperasi Aceh Utara, tokoh masyarakat mukim, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Secara keseluruhan, forum menegaskan bahwa pemulihan pertanian pasca banjir di Aceh Utara membutuhkan pendekatan terpadu, berbasis data lapangan, inovasi varietas, perbaikan infrastruktur, kejelasan kewenangan lintas sektor, serta keberpihakan nyata kepada petani sebagai pihak yang paling terdampak bencana. (Zulmalik)
