Kabupaten Kediri, Harnasnews. Maraknya truk ODOL (Over Dimension Over Load) yang bebas melintas di wilayah Kabupaten Kediri kian memantik kemarahan publik. Ironisnya, truk-truk bermuatan berlebih tersebut terpantau rutin melintas di jalur strategis, bahkan di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Kediri, tanpa tindakan tegas dari instansi terkait.
Pantauan di lapangan menunjukkan truk bermuatan material tambang dengan terpal biru menutupi muatan yang menjulang tinggi, melaju tanpa hambatan di ruas Jalan Wates–Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten. Kondisi ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur daerah.
Ketua Aliansi Penambang Tradisional dan Armada Kediri Raya, Tubagus Fitrajaya, angkat bicara dengan nada keras dan tegas. Ia menilai pembiaran terhadap truk ODOL sebagai bentuk kegagalan pengawasan yang tidak bisa lagi ditoleransi.
“Truk ODOL ini bukan sembunyi-sembunyi. Mereka melintas siang hari, lewat jalur utama, bahkan di sekitar kantor Pemkab Kediri. Pertanyaannya sederhana: dinas terkait ke mana? Kenapa seolah-olah diam?” tegas Tubagus.
Menurutnya, praktik ODOL bukan hanya merugikan negara dari sisi kerusakan jalan dan biaya pemeliharaan, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi para pelaku usaha dan sopir yang patuh terhadap aturan.
“Kami ini bukan anti usaha. Tapi aturan harus ditegakkan secara adil. Kalau dibiarkan seperti ini, yang taat aturan akan mati pelan-pelan, sementara yang melanggar justru semakin nyaman,” lanjutnya.
Tubagus secara terbuka mendesak Bupati Kediri dan Kapolres Kediri untuk segera turun tangan dan tidak bersikap seolah tidak mengetahui kondisi yang sudah menjadi rahasia umum di lapangan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak. Jangan tunggu jalan rusak total baru sibuk rapat. Negara harus hadir, dan itu dimulai dari keberanian pemimpin daerah,” pungkasnya.
Aliansi Penambang Tradisional dan Armada Kediri Raya menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penertiban truk ODOL. Namun, mereka juga menegaskan siap mengambil sikap lebih keras apabila praktik pembiaran ini terus berlanjut tanpa solusi nyata.
