ACEH UTARA, Harnasnews — Upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Aceh Utara terus digencarkan melalui kolaborasi antara Yayasan Perempuan dan Anak Negeri (YPANBA) bersama TP PKK Kabupaten Aceh Utara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe pada Jumat pagi, 22 Mei 2026. Pertemuan itu membahas penguatan peran PKK hingga tingkat gampong dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Direktur Yayasan Perempuan dan Anak Negeri, Ruwaida, mengatakan jaringan PKK memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa melalui berbagai program pemberdayaan dan kelompok kerja.
Menurutnya, optimalisasi peran PKK di tingkat gampong menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak sejak dini.
“Perempuan dan anak tidak selalu berada dalam ruang yang aman. Karena itu, edukasi dan kemampuan melindungi diri harus terus dibangun agar masyarakat lebih peduli terhadap ancaman kekerasan di lingkungan sekitar,” ujar Ruwaida.
Ia mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh Utara masih menjadi perhatian serius. Hingga saat ini, sedikitnya lima kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memperoleh putusan pengadilan dan berujung pada perceraian.
Selain penanganan kasus, YPANBA juga mendorong penguatan perlindungan hukum bagi perempuan melalui program isbat nikah bekerja sama dengan Mahkamah Syar’iyah. Sebanyak 33 perempuan dijadwalkan mengikuti program tersebut guna membantu penyelesaian administrasi dan kepastian hukum pasca perceraian.
Dalam kesempatan tersebut, Ruwaida juga menyampaikan bahwa Aceh Utara menjadi salah satu wilayah percontohan program perlindungan perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan di Aceh. Program itu nantinya akan diperluas ke sejumlah daerah lain seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
YPANBA juga menjalankan program penguatan ketahanan pangan keluarga bagi masyarakat terdampak bencana. Sebanyak 1.362 keluarga di sejumlah desa telah menerima bantuan logistik sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
Program tersebut mendapat dukungan dari Oxfam serta fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk pengembangan kegiatan di berbagai wilayah di Aceh.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Utara, Musliana, menegaskan pihaknya siap mendukung berbagai program perlindungan perempuan dan anak melalui edukasi, pendampingan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap karena korban merasa takut atau enggan melapor akibat tekanan sosial maupun kedekatan pelaku dengan lingkungan sekitar.
“Jika mengalami kekerasan atau ketidakadilan, jangan takut untuk melapor. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dapat semakin terjamin,” kata Musliana.
Kolaborasi antara YPANBA dan TP PKK diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa sekaligus membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan responsif terhadap korban kekerasan. (Zulmalik)
