JAKARTA, Harnasnews – Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur, Reinnel Lailossa, mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk membangun gerakan kolektif dalam merespons berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan persatuan gerakan mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat serta memastikan prinsip demokrasi dan negara hukum tetap terjaga.
Reinnel menilai bahwa mahasiswa tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen gerakan mahasiswa.
“Hari ini mahasiswa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus membangun gerakan kolektif yang lahir dari kesadaran bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah, menjaga demokrasi, dan memastikan negara tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika rakyat menghadapi kesulitan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan menyuarakan kepentingan mereka,” ungkap Reinnel Lailossa dalam keterangan tertulisnya yag diterima harnasnews, Kamis (11/6/2026).
Menurut Reinnel, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan sinyal bahwa pemerintah harus lebih serius menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga berimbas pada kenaikan harga barang, biaya produksi, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor produktif, dan memastikan kebijakan fiskal maupun moneter mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai pelemahan rupiah terus berlanjut dan pada akhirnya semakin membebani kehidupan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga dinilai akan memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak.
Reinnel menilai, di tengah kondisi tersebut pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan APBN secara menyeluruh. Anggaran negara harus difokuskan pada program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan bukan pada program yang menghabiskan anggaran besar namun terus menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Ketika rakyat diminta memahami kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi kenaikan BBM, maka pemerintah juga harus menunjukkan tanggung jawab yang sama dengan memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Program-program yang menyerap anggaran besar tetapi terus menimbulkan persoalan, dugaan penyimpangan, atau tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Reinnel.
“Hari ini yang dibutuhkan rakyat adalah perlindungan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan. Karena itu pemerintah harus berani melakukan penataan ulang prioritas anggaran. APBN harus difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan untuk mempertahankan program yang efektivitasnya dipertanyakan publik,” sambung dia.
Di tengah berbagai persoalan ekonomi tersebut, Reinnel menilai pemerintah dan DPR justru mengesahkan Undang-Undang Kepolisian yang memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah semakin terbukanya ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tertentu.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi serta bertolak belakang dengan berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara jabatan sipil dan aparat negara yang bersifat koersif.
“Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya prinsip supremasi sipil dan profesionalisme institusi kepolisian. Pada prinsipnya, anggota Polri yang akan menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang diperbolehkan undang-undang harus melepaskan status keanggotaannya atau memasuki masa pensiun terlebih dahulu. Tujuannya jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar reformasi sektor keamanan tetap terjaga.”
Reinnel menegaskan, substansi dalam UU Kepolisian yang baru justru membuka ruang yang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menempati jabatan sipil tertentu tanpa memperkuat prinsip pemisahan yang selama ini menjadi ruh reformasi.
“Persoalannya bukan pada siapa yang menduduki jabatan, melainkan pada penghormatan terhadap konstitusi dan reformasi. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara jabatan sipil dan aparat negara, tetapi pembentuk undang-undang justru memperluas ruang penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil, maka publik berhak mempertanyakan komitmen negara terhadap prinsip supremasi sipil dan negara hukum,” ungkap dia.
Reinnel juga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional.
“Di tengah persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius, pemerintah justru lebih fokus mendorong lahirnya regulasi yang menimbulkan polemik dan minim partisipasi publik. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kualitas demokrasi kita,” katanya.
Oleh karena itu, DPC PERMAHI Jakarta Timur menyatakan akan melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan membuka ruang bagi seluruh elemen untuk merumuskan sikap bersama terhadap berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi, mulai dari krisis ekonomi, kenaikan BBM, penggunaan APBN yang harus lebih efektif dan tepat sasaran, hingga kebijakan-kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.
Lebih lanjut Reinnel menyatakan, bahwa perubahan tidak akan lahir dari gerakan yang terpecah. Perubahan lahir ketika seluruh elemen mahasiswa berani duduk bersama, menyatukan gagasan, dan memperjuangkan tujuan yang sama. Karena itu, PERMAHI Jakarta Timur mengajak seluruh organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk membangun konsolidasi bersama demi mengawal kepentingan rakyat, menjaga demokrasi, dan memastikan kebijakan negara tetap berada di jalur konstitusi.
“Hari ini bukan saatnya berbicara tentang organisasi mana yang paling besar atau paling kuat. Hari ini saatnya seluruh elemen mahasiswa bersatu untuk memastikan bahwa negara hadir menjawab persoalan rakyat, bukan justru menambah beban rakyat melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” tutup Reinnel. (mam)
