JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua DPD RI, Drs. H. Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya menemukan arah baru politik umat di tengah tantangan kebangsaan saat ini.
Menurutnya, di masa awal republik, umat Islam berada di jantung peristiwa sejarah. Seruan jihadnya menggedor pintu kemerdekaan, para tokohnya menggagas perumusan dasar negara, dan nilai-nilai agamanya menjadi pemersatu bangsa.
“Dalam perjalanannya kemudian, umat Islam lebih sering menjadi pokok pembicaraan ketimbang pencetak sejarah. Fenomena ini jarang diperdebatkan, padahal dampaknya sampai ke ruang kelas. Anak-anak bangsa yang membacanya akan tumbuh dengan perasaan yang tidak lengkap,” ujar Tamsil dalam sambutannya atas trilogi karya Nunu A. Hamijaya, Sabtu (17/10/2026).
Tamsil mempertanyakan, kemana umat Islam setelah Indonesia dewasa? Pertanyaan itu, kata dia, dapat memengaruhi cara generasi muda memikul tanggung jawabnya kelak.
Karena itu, ia menyambut baik hadirnya trilogi karya Nunu A. Hamijaya yang berjudul: Politik Historiografi Kemerdekaan Umat, Politik Historiografi Sanad & Transformasi, dan Politik Historiografi Negara Ummat.
“Ketiga buku ini berjalan di atas tiga persoalan yang saling mengait: kemerdekaan, kesinambungan pemikiran, dan tanggung jawab bernegara. Tema-tema itu mengajak pembaca masuk ke pertanyaan paling pokok tentang kedudukan umat dalam perjalanan Indonesia,” katanya.
Tamsil menilai, menulis sejarah selalu membawa akibat politik. Mulai dari sumber yang dipilih, peristiwa yang diletakkan di tengah atau di pinggir, hingga nama yang dicantumkan atau dilewatkan. Sebagai penulis, ia paham betul beban berat melepas gagasan ke ruang publik, apalagi ketika lokus yang dibicarakan adalah pertemuan agama, kekuasaan, dan kebangsaan.
“Pertanyaan tentang posisi umat pada masa lalu semestinya membawa kita kepada tanggung jawab hari ini. Apa yang dapat kita kerjakan agar pengorbanan para pendahulu berbuah kehidupan yang lebih baik?” ujarnya.
Menurut Tamsil, pesan terpenting dari trilogi tersebut adalah dorongan agar umat kembali menjadi subjek sejarah.
“Bagi saya, pesan itu dapat dibawa ke pekerjaan yang sangat nyata. Umat perlu memperkuat lembaga pendidikan, membangun usaha yang memberi penghidupan, dan melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya,” tegasnya.
Ia menekankan, dalam politik, keberhasilan harus diukur dari perbaikan kebijakan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam ekonomi, ukurannya terlihat pada terbukanya kesempatan berusaha dan kemampuan keluarga hidup mandiri.
Tamsil juga menyoroti relevansi konsep ‘Sanad Islam Bernegara’ yang ditawarkan Nunu. Sebagai Wakil Ketua DPD RI, ia menyadari perumusan kebijakan dan undang-undang tidak boleh terputus dari akar sejarah.
“Gagasan tentang ‘Sanad Islam Bernegara’ mengingatkan kita bahwa ada kesinambungan prinsip dari masa lalu yang harus kita transformasikan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan hari ini,” ujarnya.
“Umat Islam tidak boleh hanya puas menjadi mayoritas demografis. Kita harus bertransformasi menjadi subjek sejarah yang matang secara politik. Kematangan ini diuji dari kapasitas kita dalam bermusyawarah, merawat institusi, membatasi kekuasaan melalui konstitusi, dan memastikan kehidupan bersama yang bermartabat,” sambung Tamsil.
Ia menambahkan, negara harus dipandang sebagai wasilah atau sarana dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban, dan umat Islam ditantang untuk membuktikan orientasi syariat mampu menghadirkan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Secara khusus, Tamsil menitipkan harapan kepada generasi muda agar membaca perjalanan para pendahulu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan dapat diusahakan.
“Konsep ‘Politik Historiografi’ mengajak kita membongkar bagaimana narasi sejarah diproduksi, ditafsirkan, dan digunakan oleh kekuasaan. Ini penting agar kita tidak menjadi umat yang kehilangan memori kolektifnya,” katanya.
Ia berharap trilogi ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi melahirkan kelompok belajar, inkubator gagasan, atau majelis kajian kebangsaan di tingkat akar rumput agar transformasi menuju ‘Negara Ummat’ yang rahmatan lil-‘alamin menemukan jalan praksisnya secara damai dan berkeadaban.
“Kepada Saudara Nunu A. Hamijaya, saya menyampaikan penghargaan atas ketekunan, kecerdasan, dan kesungguhannya. Sejarah telah memberi kita banyak teladan keberanian. Kini giliran kita meneruskan keberanian itu dalam pekerjaan yang diperlukan Indonesia hari ini. Di sana pula ikhtiar trilogi ini bermuara: Menemukan Arah Baru Politik Umat,” pungkasnya. (Red)
