JAKARTA, Harnasnews – Menjelang suksesi Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi, suhu politik di internal partai berlambang pohon beringin itu kini kembali memanas.
Meningkatnya tensi internal Golkar Kota Bekasi ini dipicu adanya dugaan intervensi dari Dewan Pimpinan Puasat (DPP) Partai Golkar, yang disinyalir menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon kandidat.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa di tengah tantangan politik dan dinamika daerah yang kian komplks, DPD Golkar Kota Bekasi memerlukan figur yang berkompeten dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.
Direktur eksekutif ETOS Indonesia Isntitute, Iskandarsyah mengungkapkan, meningkatnya suhu politik di internal Partai Golkar Kota Bekasi sering kali terjadi, utamanya jelang pelaksanaan Musda.
Padahal, sebagai partai politik senior dengan mesin organisasi yang besar, Golkar memerlukan pemimpin daerah yang mampu menjaga stabilitas internal dan memenangkan kontestasi politik.
Ketika diminta tanggapannya terkait munculnya dua calon kandidat Ketua DPD, yakni Ade Puspitasari, dan Ranny Fahd Rafiq, pada Musda mendatang, dengan tegas Iskandar mengatakan bahwa keduanya belum layak maju sebagai calon ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
“Kami menilai, baik Ade Puspitasari maupun Ranny, keduanya bukan merupakan sosok yang ideal untuk memimpin organisasi sebesar Partai Golkar di Kota Bekasi. Kedua kandidat itu dinilai belum memiliki kompetensi untuk menjadi figur pimpinan Golkar di daerah,” ujar Iskandar, Senin (14/9/2026).
Pasalnya, kedua figur itu dinilai politisi premature yang hanya mendompleng nama besar di belakangnya. “Tidak perlu saya uraikan semua nama-nama yang dipakai sebagai tameng dua kandidat ini. Bukan hanya kader Partai Golkar saja yang tahu hal ini, bahkan masyarakat umum pun paham,” ungkap Iskandar.
Menurut dia, jika kedua kader itu dipaksakan, maka menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar itu sendiri. Padahal, selama ini Golkar telah menciptakan kader-kader berkualitas, termasuk di Kota Bekasi.
Banyak kader senior Golkar di Kota Bekasi yang dinilai mampu membawa perubahan bagi partai berlambang pohon beringin itu. Sebab ini bicara organisasi partai politik, maka seluruh kader harus mampu menjaga marwah partai.
“Ini bukan memimpin perusahaan, lantaran memiliki saham besar kemudian sesuka hati mengatur posisi yang diinginkannya. Jadi, baik Ade maupun Ranny, meski keduanya ada di parlement bukan berarti keduanya lebih hebat dari kader Partai Golkar lainnya di Kota Bekasi,” tegasnya.
Iskandar menyatakan, bahwa keberhasilan sejati seorang politisi tidak diukur dari jabatan atau kursi yang mereka duduki di parlemen, melainkan dari dampak nyata kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh konstituen di daerah pemilihannya.
“Dalam konsep demokrasi perwakilan, parlemen hanyalah alat atau sarana kekuasaan. Esensi utama dari kekuasaan tersebut adalah pengabdian masyarakat,” ujar dia.
Dia menilai politisi yang masuk ke parlemen tidak menjamin figur tersebut memiliki kompetensi. Namun yang terjadi selama ini karena banyaknya modal atau kekayaan yang dimilikinya untuk membeli suara.
Ketika kompetensi menjadi tolok ukur utama, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas, berbasis data (evidence-based policy), dan tepat sasaran.
Sebaliknya, ketika politik terlalu didominasi oleh kekuatan modal (politik transaksional atau plutokrasi), risiko terjadinya korupsi kebijakan dan pengabaian kepentingan publik demi keuntungan kelompok tertentu menjadi sangat tinggi.
“Jadi kami sarankan para senior Golkar di Kota Bekasi agar tidak mengorbankan Partai Golkar hanya karena perebutan kekuasaan memimpin dua kader partai yang dinilai masih prematur yang hanya menjual nama besar di belakangnya. Masih banyak calon alternatif dan memiliki kompetensi yang dinilai mampu memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya. (red)
