Yang menjadi pertanyaan publik saat ini, kata dia, adalah apakah gerakan ini terorganisir secara terpusat atau muncul mandiri dari kesadaran masyarakat di berbagai daerah.
“Berbagai sumber belum menunjukkan adanya satu komando tunggal. Sejauh mana tuntutan ini mendapat dukungan masyarakat luas juga masih variatif, pendapat di masyarakat terbagi,” ujarnya.
Adi memetakan tiga perspektif yang muncul di masyarakat.
Pertama, pihak pendukung yang menganggap ini wujud sah hak warga negara untuk bertanya dan meminta kejelasan dari pejabat publik.
Kedua, pihak yang mempertanyakan dari sisi waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan aktor di balik aksi.
Ketiga, pihak tengah yang menegaskan bertanya adalah hak warga negara, namun jawaban harus dicari melalui jalur hukum dan konstitusi yang sah, bukan tekanan jalanan semata.
“Kaitannya adalah satu isu, satu pesan inti, disampaikan di waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Aksi di Solo dan di Bundaran HI sama-sama mencerminkan adanya keresahan publik yang nyata,” kata Adi.
Menurutnya, apakah keresahan ini akan meluas atau mereda sangat bergantung pada bagaimana negara memberikan jawaban yang memuaskan melalui proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan.
“Semoga semua berjalan dengan damai dan kebenaran terungkap dengan cara yang paling baik,” pungkasnya. (Red)
