BOGOR, Harnasnews – Batas wilayah sebuah desa harus menjadi prioritas pemerintah, karena selain dapat menghambat proses pembangunan, juga berpotensi terjadinya konflik antar warga desa.
“Karena jika batas wilayah tidak jelas pembangunan terganggu dan terjadi konflik,” ungkap Sub Koordinator (Subkoor) Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Rudi Hermawan kepada harnasnews saat menggelar Peningkatan Kapasitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Megamendung, Rabu (6/7/2022).
Kata Rudi, pihaknya mengundang 397 desa secara bergelombang agar masalah tapal batas diselesaikan secara tuntas dan akurat.
