“Padahal, sebelumnya dalam acara musyawarah mufakat yang dilaksanakan di kantor Bupati Sumbawa tersebut, dihadiri oleh pejabat struktural Perumdam Batu Lante beserta pejabat struktural. Sayangnya dari karyawan yang kontra tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga dalam acara yang difasilitasi oleh dewas tersebut yang hadiri Juniardi dan karyawan tidak ada keputusan yang jelas,” kata Aron sapaan akrabnya kepada wartawan, Minggu (1/5/2022).
Menurut dia, ketidakhadiran karyawan yang kontra terhadap kebijakan perusahaan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Bupati selaku KPM. Sementara sikap tersebut diduga sering dilakukan oleh pejabat struktural dan oknum karyawan.
Pihaknya juga menyayangkan sikap arogan yang ditunjukan oleh oknum karyawan Perumdam kepada semua pihak yaitu dengan melakukan penyegelan ruang kerja direktur. Namun, anehnya dalam persoalan ini Dewas tidak memperlihatkan sikap tegasnya agar perselisihan di antara kedua belah pihak dapat diakhiri. Justru terkesan ada pembiaran terhadap tindakan oknum karyawan tersebut.
“Apakah dewas tidak mampu bekerja atau tidak ada keberanian untuk menyelesaikan masalah di internal perumdam? Apa karena ada tekanan dari orang partai politik,” tanya Aron.
Oleh karena itu, FKBPD mendukung dan mendorong Juniardi melakukan gugatan ke PTUN atas sikap arogansi Bupati yang memecat dirinya sebagai direktur Perumdam Batu Lanteh. (HR)
