Di sisi lain, Guntur juga mengecam keras metode penggerebekan pesantren putri yang dilakukan aparat Polda Jawa Tengah.
“Penggerebekan pesantren putri itu juga salah. Pintu didobrak menjelang subuh, santriwati yang masih tidur dilaporkan ditodong senjata laras panjang dan dibentak-bentak bahkan mereka belum sempat berjilbab. Itu bukan penegakan hukum, itu teror namanya,” ujarnya.
Berdasarkan pemberitaan http://aktual.com dan AFP, pesantren di Sukoharjo memprotes penggeledahan tersebut. Santriwati disebut trauma, balita ikut dibawa, dan pintu didobrak jelang subuh. Polda Jateng berdalih penggeledahan untuk mencari DPO pembakaran warung mi babi, namun DPO tak ketemu.
“Kalau polisi sudah punya terduga kuat tangkap orangnya. Penegakan hukum harus presisi bukan menyapu rata. Jangan melebar mana-mana hingga terkesan sewenang-wenang,” kritik Guntur.
Ia menilai, niat menegakkan hukum yang kebablasan justru melahirkan kriminalisasi dan pelanggaran HAM.
“Niatnya menegakkan hukum tapi karena kebablasan yang lahir justru kriminalisasi dan pelanggaran HAM. Citra polisi rusak, kepercayaan publik runtuh dan provokator malah dapat amunisi,” katanya.
Tuntut Propam Tindak Petugas Langgar SOP
Guntur mendesak agar aparat yang terlibat dalam penggerebekan yang melanggar SOP harus dijatuhi hukuman disiplin.
“Petugas yang terlibat harus dijatuhi hukuman disiplin. Propam jangan diam, jangan dibiarkan,” desaknya.
Menurutnya, keadilan harus ditegakkan tanpa tebang pilih.
“Hukum yang adil tidak tebang pilih. Pembakar warung dihukum, aparat yang melanggar SOP juga harus dihukum. Hanya dengan begitu keadilan tidak tebang pilih. Maka tegakkan keadilan setegak-tegaknya,” pungkas Guntur. (Mam)
