“Semua orang tahu, mesin politik Ranny itu adalah Fahd. Dari pendanaan, jaringan, hingga lobi ke DPP, semua dikendalikan Fahd. Begitu Fahd dicokok KPK, mesin itu mati. Ranny tidak punya basis massa riil dan gagasan politik yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai, setelah Fahd ditahan, kelemahan Ranny sebagai politisi semakin terlihat. Tidak ada pernyataan politik yang berbobot, tidak ada kinerja legislasi yang menonjol di Komisi IX DPR RI, dan cenderung mengandalkan popularitas sebagai istri mantan terpidana korupsi
“Ini yang berbahaya bagi Golkar. Jika partai sebesar Golkar dipimpin oleh figur boneka yang dikendalikan dari dalam tahanan KPK, maka Golkar Kota Bekasi hanya akan menjadi alat transaksi politik keluarga Arafiq, bukan alat perjuangan rakyat,” katanya.
Etos Indonesia Institute juga mempertanyakan restu DPP Golkar yang tetap diberikan kepada Ranny di tengah situasi suaminya ditahan KPK. Surat restu DPP Golkar Nomor B-1119/DPP/GOLKAR/IX/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia dinilai sebagai blunder politik.
“DPP harusnya peka. Di saat publik muak dengan korupsi, malah merestui istri dari tersangka OTT yang baru ditahan. Ini menunjukkan Golkar tidak sensitif terhadap isu integritas. Tanpa Fahd, Ranny bukan siapa-siapa di panggung politik,” tutupnya. (Edr)
