Sebaliknya, jika kerusakan fasilitas yang terjadi di banjir kanal timur itu merupakan kewenangan dari CSR. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode lalu itu mengharapkan, agar perusahaan tersebut memiliki rasa tanggungjawab dalam membenahi kerusakan yang terjadi.
“Jika tidak ada respon atau tanggungjawab yang positi untuk perbaikan Saya kira sepantasnya Pemda untuk segera membongkar signage perusahaan yang ada di kawasan banjir kanal timur,” tegasnya.
Perhatian politisi DKI terhadap kondisi kerusakan di banjir kanal bukan kali pertama. Pertengahan 2019 lalu, Jimmy Alexander Turangan juga pernah mempertanyakan pada Walikota Jakarta Timur terkait fasilitas publik tersebut yang tidak pernah diperbaiki oleh pemkot.”Saat itu Anwar selaku Walikota menyatakan bahwa fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta yang bekerjasama drngan perusahaan swasta dalam program yang disebut CSR,” jelasnya.(sof)
