Syakur menambahkan, sebagai Ketua Umum, Bahlil juga dinilai gagal mengendalikan organisasi.
Hal itu terlihat dari rentetan kasus korupsi yang menyeret kader Golkar. Belum selesai kasus dugaan suap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, disusul kakaknya Fahd Arafiq yang terjerat kasus suap izin Hak Guna Bangunan (HGB). Keduanya merupakan kader Golkar.
Deret kasus itu bertambah dengan kasus suap di Kementerian ATR/BPN yang menyeret nama Nusron Wahid, yang juga fungsionaris Golkar.
“Karena seorang Ketua Umum Golkar yang sekaligus Menteri ESDM tidak mampu menyelesaikan masalah BBM, masalah distribusi BBM, dan juga masalah energi,” ujar Syakur.
“Seorang Menteri ATR/BPN yang juga fungsionaris partai Golkar tidak hadir dalam pemeriksaan. Dia menilai hal itu sangat riskan dan memunculkan persepsi negatif terhadap Golkar itu sendiri,” sambungnya.
Syakur mengaku prihatin dengan kondisi Golkar saat ini. “Kita enggak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya sepakat, saya menyampaikan bahwa Golkar sedang diterpa badai besar,” tegasnya.
Ia pun mendesak para senior Golkar untuk mengambil sikap tegas. “Saya berharap senior-senior Golkar mengambil sikap yang tegas untuk menegur Bahlil dan Nusron,” pungkasnya. (Mam)
