Oleh karena itu, dia berharap adanya kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan tender bansos ini, khususnya belanja nonsembako dan nonmedis.
Menurut dia, semua pihak harus mendorong optimalisasi anggaran bansos ini, sebagaimana instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait dengan bansos.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan M. Rum menyatakan institusinya siap memberikan pendampingan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk mendukung percepatan belanja anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Yang penting saling jaga satu sama lain. Banyak cara agar mendorong anggaran ini optimal,” kata M. Rum, dikabarkan dari antara.(qq)
