“Penelaah KPK juga menanyakan soal Kepala Bidang Bangunan Negara di Dinas Cipta Karya (Beni Sugiarto), untuk mendalami laporan yang kami sampaikan juga ke lembaga rasuah itu,” ujarnya.
Bahkan Decky sempat ditanya berkaitan keterlibatan Bupati Eka Supria Atmaja dalam tersebut.
“Ya saya jawab dengan tegas sesuai yang tercantum dalam laporan yang disampaikan ke KPK,” demikian Decky mengakhiri keterangannya.
Terpisah, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi JM Hendro menerangkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan APBD Tahun 2020 sebesar Rp98 miliar terkait pembangunan 448 unit toilet sekolah di Bekasi.
“Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan toilet sekolah kami laporkan ke KPK pada Jumat (18/12/2020) lalu,” beber Hendro.
Berdasarkan analisa lapangan LSM Penjara Indonesia, papar Hendro, ditemukan banyak kejanggalan dan penyimpangan dalam pembangunan ratusan unit toilet sekolah.
Menurut dia, anggaran sekitar Rp198 juta sampai Rp200 juta per unit toilet itu tidak sepadan dengan kualitas maupun fasilitasnya.
“Ini kejanggalan dan penyimpangan yang kami laporkan ke KPK. Saya ibaratkan kalo busuk itu biasanya dari kepala dulu, baru selanjutnya ke bawah. Makanya saya minta KPK bidik pimpinannya selaku penanggungjawab kebijakan dan anggaran,” tegasnya. (Syg
