Meskipun sudah ada pembicaraan sebelumnya, situasi di lokasi aksi pada 27 Agustus memang berubah. Muncul kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi, berpotensi memprovokasi, dan dapat membahayakan keselamatan massa maupun fasilitas umum. Keputusan pulang adalah langkah pencegahan yang tepat demi keselamatan bersama. Namun pertanyaannya tetap relevan: mengapa kemungkinan gangguan keamanan ini tidak dibahas dan diantisipasi dalam pertemuan sehari sebelumnya? Bukankah hal seperti itu lazim dibicarakan dalam mediasi?
Alasan yang Disampaikan ke Massa, Padahal Kesepakatan Sudah Ada
Dalam pertemuan malam sebelumnya, kemungkinan besar sudah terjadi pertukaran pandangan maupun tawaran: pihak DPR memberikan jaminan terkait RUU Perampasan Aset; dan sebagai gantinya, diharapkan aksi berlangsung secara tertib atau dibubarkan secara damai. Karena pembicaraan itu terjadi di tingkat perwakilan terbatas, belum tentu diketahui atau disetujui seluruh massa, maka diperlukan alasan yang mudah diterima oleh semua pihak. “Ada anarko” bisa menjadi alasan yang paling mudah dipahami dan paling sulit dibantah di tempat. Jika ini yang terjadi, maka pertanyaannya mendasar: apakah perwakilan berwenang menyepakati hal yang mengikat seluruh massa tanpa konsultasi terlebih dahulu? Dan apakah janji yang diterima sudah cukup kuat untuk menghentikan perjuangan yang telah direncanakan lama?
Ada Imbauan yang Belum Tertulis
Fasilitasi oleh oknum penegak hukum bisa berarti lebih dari sekadar bantuan netral. Dalam konteks aksi massa, kehadiran pihak berwenang dalam pertemuan tertutup dapat menyiratkan adanya imbauan yang berat, atau bahkan syarat yang sulit ditolak. Jika tekanan itu terjadi sehari sebelumnya, maka keputusan pulang pada hari H bukan lagi keputusan bebas yang diambil di lapangan, melainkan pelaksanaan kesepakatan yang sudah dibentuk sebelumnya.
Proses Mediasi, Seberapa Transparankah
Dengan adanya pertemuan pendahuluan ini, muncul pertanyaan mendasar tentang proses demokrasi dan aspirasi rakyat:
– Siapa yang menginisiasi pertemuan? Apakah dari pihak warga, dari pihak DPR, atau dari pihak penegak hukum? Inisiasi menentukan arah pembicaraan.
- Apa saja poin yang dibahas dan disepakati? Apakah tertulis? Apakah ada risalah? Apakah disampaikan kepada massa sebelum mereka berangkat ke lokasi?
- Apakah perwakilan berwenang menyepakati penghentian aksi? Atau itu keputusan yang harus diambil bersama-sama dengan seluruh elemen yang hadir?
- Mengapa baru diungkapkan belakangan? Jika isinya menguntungkan rakyat, mengapa harus tertutup selama lebih dari seminggu? Jika isinya belum pasti, mengapa aksi sudah diakhiri?
Prinsip yang sederhana namun mendalam: semakin awal kesepakatan dibuat, semakin transparan prosesnya harus. Jika perwakilan rakyat membuat perjanjian di balik layar sebelum massa berbicara, maka aspirasi yang disampaikan di depan publik hanyalah bentuk formalitas belaka. Dan itu bukan demokrasi, itu pengaturan.
Tidak Semulus yang Terlihat Belum Juga Terbuka Seperti yang Diharapkan
Fakta pertemuan malam 26 Agustus kini telah terverifikasi. Ia mengubah cara kita membaca peristiwa: keputusan pulang mungkin bukan reaksi spontan terhadap situasi di lapangan, melainkan kelanjutan dari pembicaraan yang sudah berlangsung sebelumnya. Alasan “ada anarko” bisa jadi benar, bisa juga menjadi alasan yang disampaikan agar massa dapat menerima keputusan tanpa pertanyaan berlebih.
Yang paling mendesak untuk diketahui publik adalah: apa yang sebenarnya dibicarakan dan disepakati pada pertemuan itu? Apakah janji yang diterima sudah cukup untuk menghentikan perjuangan? Dan apakah janji itu tertulis, mengikat, dan dapat dipastikan akan ditepati?
Sebelum semua itu terjawab secara jelas dan terbuka, peristiwa ini tetap menyisakan tanda tanya besar. Dan wajar jika rakyat tetap waspada, karena sejarah mengajarkan: kesepakatan di balik layar yang tidak transparan, seringkali menguntungkan pihak yang berkuasa lebih daripada pihak yang menyuarakan aspirasi.
Semoga dugaan ini salah. Semoga kesepakatan itu benar-benar tulus, menguntungkan rakyat, dan akan ditepati. Namun rakyat berhak mengetahui isi pertemuan itu secara terbuka. Karena pada akhirnya, bukan keberhasilan membubarkan aksi yang diukur; melainkan keberhasilan mewujudkan keadilan yang diperjuangkan.
Sumber utama: Kompas.com. “Botok Buka-bukaan soal Pertemuan dengan Dasco Sebelum Demo AMPB”, 5 September 2026.
Penulis: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
