Pakar Komunikasi Politik Dr. Adi Suparto: UU Perampasan Aset Disahkan, Tapi Kehilangan Taringnya

Pusat
7 Min Read
Pakar komunikasi politik Dr. Adi Suparto

JAKARTA, Harnasnews – Penantian panjang masyarakat sipil selama hampir dua dekade akhirnya berujung pada ketukan palu Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang.

Secara simbolis, pengesahan ini tampak seperti tonggak bersejarah dalam agenda pemberantasan korupsi nasional. Namun, menurut pakar komunikasi politik Dr. Adi Suarto, kelahiran regulasi ini justru memicu gelombang kekecewaan yang mendalam.

“Alih-alih disambut sukacita oleh pegiat antikorupsi, undang-undang ini justru dipertanyakan karena kehilangan taringnya,” ujar Adi Suparto kepada Harnasnews, Jumat (20/11/2026)

Belum kering tinta pengesahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset langsung mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman, sembari bersiap mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Adi, kritik keras tersebut bukan reaksi emosional tanpa dasar. Jika dibedah melalui kacamata ilmu hukum dan politik perundang-undangan, terdapat dua persoalan mendasar yang membuat publik meragukan efektivitas undang-undang ini: menyusutnya norma-norma progresif dalam draf final serta proses legislasi yang menjauh dari asas keterbukaan.

Hilangnya Pasal Krusial

Persoalan yuridis paling mendasar, kata Adi, terletak pada hilangnya sejumlah norma kunci yang sejak awal menjadi roh utama konsep perampasan aset modern.

Dalam doktrin hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, perampasan aset dirancang menggunakan pendekatan gugatan terhadap kebendaan (in rem), bukan semata-mata pemidanaan terhadap pelaku (in personam). Tujuannya memutus urat nadi ekonomi kejahatan dengan mengambil alih kekayaan hasil korupsi secara cepat, tanpa harus tersandera kerumitan pembuktian pidana konvensional.

“Sayangnya, roh tersebut justru melemah akibat penghapusan dan perubahan beberapa pasal krusial,” tegas Adi.

Pertama dan yang paling disorot adalah dihapusnya ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment. Dalam draf-draf sebelumnya, klausul ini dirancang untuk menerapkan mekanisme pembuktian terbalik terbatas: ketika harta seorang penyelenggara negara melonjak secara tidak wajar dan melampaui profil penghasilan sahnya, negara berwenang merampas aset tersebut apabila pemiliknya gagal membuktikan asal-usul perolehannya secara sah, tanpa harus menunggu vonis tindak pidana pokok terlebih dahulu.

Pimpinan Komisi III DPR beralasan penghapusan illicit enrichment didasari pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, merujuk praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, serta penegasan bahwa UU Perampasan Aset berkarakter hukum formil, bukan hukum materiil yang memuat norma kriminalisasi baru.

“Secara dogmatis, pembedaan antara hukum formil dan materiil memang memiliki pijakan akademis yang dapat dipahami. Namun dalam realitas pemberantasan korupsi di Indonesia, hilangnya klausul illicit enrichment justru mengembalikan perampasan aset pada jebakan lama yang bergantung pada pembuktian pidana,” kata Adi.

Konsekuensinya, pejabat yang lihai menyamarkan jejak tindak pidananya akan tetap aman menikmati aset-aset janggal di balik tameng prosedur hukum.

Kedua, penerapan asas non-retroaktif yang membatasi perampasan hanya pada tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini diundangkan. Meskipun asas non-retroaktif merupakan prinsip fundamental dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, penerapannya secara kaku dalam rezim perampasan aset kebendaan membuat aset-aset dari berbagai megaskandal korupsi masa lalu tidak tersentuh oleh instrumen baru ini.

Ketiga, perubahan pada mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) yang menaikkan ambang batas minimal nilai aset dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar, disertai masa transisi pemberlakuan undang-undang selama satu tahun serta sentralisasi pengelolaan aset pada badan khusus di bawah Presiden.

“Kenaikan ambang batas sepuluh kali lipat tersebut berpotensi membuat praktik korupsi di level menengah luput dari jangkauan perampasan tanpa putusan pidana, sementara jeda waktu satu tahun memberi ruang yang terlalu lapang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau mengalihkan asetnya,” ujar Adi.

Proses Legislasi Dipersoalkan

Selain substansi yang melemah, pemicu utama langkah ICW dan koalisi masyarakat sipil melaporkan pimpinan DPR dan Komisi III ke MKD adalah persoalan etik serta dugaan cacat prosedural dalam proses pembentukan undang-undang.

Menurut Adi, setidaknya ada tiga alasan hukum dan etik yang melatarbelakangi pengaduan tersebut.

Pertama, ketertutupan dokumen resmi hingga palu pengesahan diketok. Koalisi mencatat naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga draf final hasil tim perumus dan tim sinkronisasi tidak pernah diunggah dan dibuka melalui kanal resmi DPR. Padahal, koalisi telah melayangkan somasi terbuka pada 13 hingga 16 November 2026 agar publik diberi akses membaca rumusan pasal sebelum disahkan.

Kedua, pengabaian prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang telah digariskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pimpinan DPR memang menyatakan pembahasan telah melewati puluhan kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Namun dalam standar hukum tata negara, kuantitas rapat tidak otomatis memenuhi hakikat partisipasi bermakna, yakni hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan, apabila dokumen draf yang dibahas justru tidak dapat diakses oleh publik.

Ketiga, dugaan pelanggaran terhadap mandat Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022) serta UU Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyebarluaskan setiap rancangan peraturan sejak tahap penyusunan hingga pembahasan agar mudah diakses masyarakat luas.

Menanti Ujian di MK

Dengan adanya klausul masa tunggu satu tahun sebelum undang-undang ini efektif berlaku, medan pertarungan yuridis kini dipastikan bergeser ke ruang sidang konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi diyakini akan bersiap menerima gelombang permohonan uji formil maupun uji materiil dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum,” kata Adi.

Uji formil akan menakar keabsahan prosedur pembentukan undang-undang yang dinilai tertutup, sementara uji materiil akan menguji sejauh mana hilangnya pasal-pasal krusial mencederai jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan mandat pemberantasan korupsi.

“Banjir gugatan ke MK ini bukan sekadar mekanisme koreksi hukum biasa, melainkan cermin nyata atas ketidakpuasan publik terhadap kualitas proses serta substansi undang-undang yang baru disahkan,” ujarnya.

Pada akhirnya, menurut Adi, undang-undang yang lahir dari ruang tertutup dan kehilangan ketajaman yuridisnya akan selalu menyisakan jarak dengan rasa keadilan masyarakat.

“Sejarah mencatat, rakyat tidak membutuhkan sekadar lembaran undang-undang baru yang megah pada judulnya, melainkan instrumen hukum yang benar-benar bertaji untuk memulihkan setiap rupiah hak rakyat yang dirampas oleh korupsi,” pungkas Adi.

Share This Article