Menurut Nuh, Pemerintah Bekasi bisa menggunakan anggaran dari Dinas Sosial. Karena kata dia, membantu masyarakat tidak ada istilah salah selama tidak disalahgunakan.
“Diberanikan saja, itu tidak akan melanggar. Saya pikir harus cepat, jangan lagi dilambat-lambatin. Tidak boleh main-main dengan nasib orang,” ucapnya.
Lanjut Nuh. Atau jika Pemerintah Kabupaten Bekasi takut dalam mengeluarkan keputusan, bisa berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat.
“Seharusnya Bupati Bekasi cek ke lapangan. Seperti apa kondisi warga yang rumahnya rusak itu. Sudah mau satu bulan, bagaimana kehidupan mereka di sana, sudah apa belum melihat kesana, rasa rasanya barangkali belum,” katanya. (Sygy)
