Pihaknya pun tidak keberatan dengan pembangunan tol Binjai -Langkat, sepanjang pembebasan lahan warga terdampak pembangunan tol itu dibayar sesuai harapan masyarakat.
“Permintaan masyarakat tidak muluk-muluk. Jika daru awal kami warga masyarakat Bukit Mengkirai diajak diskusi mungkin tidak ada masalah,” tandas Sihite.
Dia juga menilai pihak pemerintah setempat maupun PUPR dan BPN Kabupaten Langkat tidak transparan soal harga tanah. Sehingga warga hanya disuguhkan dengan harga final tanpa ada musyawarah sebelumnya
Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah mendengar keluhan warga. Sehingga proses pembangunan tol Binjai-Langsa berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari masyarakat.
Menurut Sihite, terkait dengan persoalan pembebasan lahan warga terdampak pembangunan tol Binjai-Langsa, pihaknya menurut rencana pada Rabu (23/3/2020) hari ini, akan mengadakan rapar dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Langkat. (Red)
