Selain itu juga Zul mengungkapkan bahwa selama ini Kades sering mengambil tindakan sendiri dalam kepentingan masyarakat tanpa mempertimbangkan masukan dari BPD.
“Kita ini kan mitra dia. Seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus dimusyawarahkan dengan kami (BPD),” Imbuhnya.
Semana itu, Kepala Desa Kalimango Heri Darfan saat dihubungi media ini melalui telepon celulernya tidak menjawab.
Terpisah, Sri Wahyuni yang dihubungi melalui telepon celulernya mengatakan jika dirinya tidak pernah menerima uang untuk pembelian tanah PAUD tersebut. Karena sebelumnya tanah tersebut telah dihibahkan ke desa.
“Saya telah hibahkan tanah tersebut ke desa. Dan saya tidak tahu jika itu ada anggarannya,” singkatnya.(HR)
