“Dan dihukum secara militer pula,” ujar dia, dilansir dari antara.
Manurut Al Chaidar, langkah-langkah evaluasi dan perbaikan program deradikalisasi harus segera dilakukan pemerintah agar jaringan terorisme di Tanah Air dapat diselesaikan secepatnya.
Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, berpendapat ada beberapa hal yang menyebabkan tindak pidana terorisme tidak dapat atau sulit dihentikan di Indonesia.
“Pertama, pola penanganan di luar sistem peradilan pidana yang lebih kepada mematikan bukan melumpuhkan,” kata dia.
Selain itu, program deradikalisasi perlu dievaluasi secara mendasar. Sebab, sasaran-sasaran yang akan dideradikalisasi tersebut atau programnya tidak optimal untuk dikembangkan.(qq)
