“Dengan demikian dukungan transportasi publik terhadap pergerakan manusia dan barang ke seluruh wilayah Indonesia dipastikan mampu membangkitkan ekonomi secara lebih merata dan masif,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap efek penularan Covid, dikarenakan prokes saat ini sudah cukup melembaga di tengah kehidupan masyarakat.
“Tinggal bagaimana sistem pengawasannya. Dalam penegakkan prokes tentunya pemerintah harus memaksimalkan peran aparat. Baik itu ASN maupun TNI-Polri,” katanya.
Untuk itu, kata Bambang, Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor harus all out membuat dan melaksanakan kebijakan transportasi publik secara tetintegrasi antara aspek teknis transportasi dan kelembagaan usaha supaya kebijakan tepat sasaran.***
