Sementara Ketua LSM LP Tipikor Jonathan Pasaribu saat dihubungi via pesawat genggamnya mengecam, bahwa perilaku oknum kepala desa dan staff desa yang tidak tranfaran dalam menggunakan anggaran desa maupun pengerjaan proyek desa harus dibina atau ditindak.
“Seharusnya pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan anggaran maupun pengerjaan proyek desa, jangan malah menghindar atau melempar tanggung jawab,” teriak Jonatan.
Jonatan meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera memeriksa oknum pemerintah desa yang mempermainkan anggaran negara maupun mengurangi volume proyek desa.
Untuk melengkapi pemberitaan Kepala Desa Banjarwangi dan Ketua TPK saat berita ini diturunkan belum berhasil ditemui. (Ded)
