“Kita bahas tuntas dengan harapan menjadi masukan kepada Kejaksaan untuk ke depan agar lebih baik,” ujarnya, dikabarkan dari antara.
Sahroni memaparkan tiga poin penting yang dirangkum dalam kesimpulan raker tersebut dan diharapkan dapat menjadi fokus utama serta segera ditindaklanjuti Kejaksaan.
Pertama, menurut dia, Komisi III DPR RI mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara besar, khususnya yang menarik perhatian publik.
“Kedua, saya bersama anggota Komisi III DPR RI lain mendesak Jaksa Agung untuk segera mengisi kekosongan jabatan sehingga dapat mendukung efektivitas penanganan perkara di bidang pidana militer,” katanya.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, ketiga Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung mengatur struktur organisasi dan SDM secara objektif dan terukur.(qq)
