JAKARTA, Harnasnews – Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik, Dr. Adi Suparto, menilai wacana mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada pada babak baru. Bukan lagi soal desakan hukum, melainkan soal kalkulasi politik konstitusional.
Penilaian itu disampaikan Dr. Adi menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut persidangan gugatan ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kemungkinan besar akan dihentikan secara otomatis.
Alasannya, objek gugatan dinilai sudah tidak ada lagi atau hilang. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah bersifat final, serta adanya langkah teknis pencabutan keputusan terkait tahun 2019.
“Konsekuensi ketatanegaraan dari hilangnya objek sengketa ini sangat krusial: celah pendelegitimasian Wapres melalui jalur peradilan tata usaha resmi tertutup,” ujar Dr. Adi dalam diskusi daring pada Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut dia, jika Gibran pada akhirnya benar-benar melangkah mundur, keputusan tersebut tidak lagi berdiri di atas fondasi keterdesakan akibat vonis hukum, melainkan murni sebagai kalkulasi dan pilihan politik personal yang konstitusional.
Dalam perspektif hukum tata negara, Dr. Adi menjelaskan, berakhirnya persidangan di PTUN akibat hilangnya objek sengketa secara mendasar mengubah lanskap politik nasional.
Selama ini, gugatan hukum berfungsi sebagai instrumen penekan ganda yang membatasi ruang gerak Wapres sekaligus menjadi daya tawar bagi kelompok politik tertentu.
Ketika jangkar hukum itu patah karena putusan MA dan MK yang final, ketidakpastian administratif runtuh. Dampak langsungnya adalah penguatan posisi tawar faksi Gibran di dalam pemerintahan.
“Langkah mundur yang awalnya diisukan sebagai bentuk keterdesakan hukum kini bertransformasi menjadi opsi pilihan politik yang bebas dari dikte peradilan,” kata Dr. Adi.
Kondisi itu, kata dia, memaksa para aktor politik di luar lingkaran istana untuk mendefinisikan ulang strategi mereka, dari yang semula berbasis legalitas formal menjadi perimbangan kekuatan murni.
Secara ketatanegaraan, tertutupnya celah hukum di PTUN menggeser seluruh beban pembuktian dan delegitimasi ke lembaga legislatif.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR kini menghadapi ujian berat karena kehilangan konsistensi argumen legal-formal dari luar parlemen.
Tanpa adanya vonis hukum yang membatalkan keabsahan administrasi pencalonan, upaya pemakzulan atau desakan mundur murni menjadi wilayah politik yang subjektif.
