Sri Mulyani mengatakan banyak kementerian, lembaga, dan sektor, yang meminta dukungan program menggunakan anggaran program prioritas namun eksekusinya masih sering mengalami kendala.
“Karena kadang-kadang jumlah COVID-19 nya, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan. Terutama untuk pariwisata, ketahanan pangan, ICT kita akselerasi dan kawasan industri,” jelas Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya anggaran dukungan bagi UMKM sebesar Rp193,74 triliun telah terealisasi Rp42,23 triliun atau 22 persen, terutama pada 9,8 juta bantuan pemerintah untuk usaha mikro dan pemberian jaminan kredit UMKM, kredit modal kerja dan korporasi, serta penempatan dana pemerintah di perbankan.
Sementara untuk insentif usaha dengan anggaran Rp56,73 triliun sudah terealisasi Rp29,51 triliun atau 18 persen terutama untuk PPh 21 DTP dengan sekitar 89.608 pekerja yang menikmati relaksasi ini.
Tak hanya itu insentif usaha juga meliputi PPh final UMKM DTP dengan 124.736 WP, pembebasan PPh 22 impor dengan 15.366 WP, pengurangan angsuran PPh 25 oleh 68.040 WP.
Untuk relaksasi pengembalian pendahuluan PPN dinikmati 1.102 oleh WP, penurunan tarif PPh, PPN DTP properti oleh 375 WP dan PPnBM mobil oleh lima WP.(qq)
