“Hubungan pusat dan daerah seharusnya juga tidak hanya didikte oleh transfer APBN ke daerah, tapi pemerintah daerah juga bisa meningkatkan kualitas pengelolaan APBD termasuk melalui inovasi untuk pembiayaan,” ucapnya, dilansir dari antara.
Ia juga berharap dengan pengalaman Luky Alfirman yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), ia dapat mendorong penggunaan APBD untuk pembangunan hijau di daerah.
Luky mengatakan akan terus mendorong serapan APBD dalam dua bulan terakhir 2022. Ia juga akan fokus melanjutkan pembuatan aturan turunan UU HKPD.
“Ada beberapa concern kita juga agar transfer ke daerah tidak hanya berhenti di sana, tapi ada hasilnya seperti apa, untuk penurunan stunting, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan,” ucapnya.(qq)
