Dia menilai, permintaan pengamanan oleh pemerintah kepada kepolisian wilayah dalam rangka melaksanakan tugas di lapangan, bisa saja karena kepolisian wilayah
dipaksa, sehingga agak terganggu seperti saat ini.
“Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
