JAKARTA, Harnasnews — Penolakan pemerintah terhadap tawaran pinjaman hingga sekitar Rp514 triliun dari IMF dan Bank Dunia beberapa waktu lalu dinilai sebagai langkah yang patut diapresiasi. Namun, keputusan tersebut harus diikuti dengan penguatan disiplin fiskal yang lebih ketat dan terukur agar kredibilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menegaskan bahwa pilihan untuk tidak memanfaatkan pembiayaan eksternal bukan berarti ruang fiskal menjadi lebih longgar tanpa kontrol.
“Ketika pemerintah memilih tidak menggunakan ruang pembiayaan eksternal yang tersedia, maka satu-satunya cara menjaga kepercayaan pasar adalah menunjukkan bahwa disiplin fiskal benar-benar dijalankan secara konsisten, terukur, dan dapat dibuktikan,” ujar Haidar Alwi dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, secara politik keputusan tersebut mengirimkan sinyal bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi krisis dan masih mampu membiayai kebutuhan negara secara mandiri. Namun secara ekonomi, pasar tidak menilai keberanian dari penolakan utang, melainkan dari konsistensi menjaga kredibilitas fiskal setelah keputusan diambil.
“Pasar tidak menilai keberanian dari kemampuan menolak utang, tetapi dari kemampuan menjaga kredibilitas setelah keputusan itu diambil,” tegasnya.
APBN Harus Jadi Instrumen Stabilitas
Haidar menekankan bahwa disiplin fiskal bukan sekadar upaya memangkas belanja, tetapi memastikan APBN berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi nasional.
Ia menilai setiap pengeluaran negara harus memiliki tujuan yang jelas, dampak terukur, serta manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.
“Disiplin fiskal bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan APBN bekerja sebagai instrumen stabilitas, bukan sekadar alat distribusi belanja,” ujarnya.
Prioritas Belanja dan Efisiensi Anggaran
Haidar menyoroti pentingnya penentuan ulang prioritas belanja negara di tengah tekanan global, mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga kebutuhan pembiayaan yang besar.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan secara tegas antara belanja produktif dan belanja konsumtif.
“Belanja yang langsung meningkatkan kapasitas ekonomi seperti pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial harus dipertahankan. Sementara belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional perlu ditunda atau dikurangi,” katanya.
SAL Harus Jadi Instrumen Stabilisasi
Ia juga menyoroti penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menurutnya tidak boleh diperlakukan sebagai dana bebas pakai, melainkan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
“SAL memiliki fungsi menjaga likuiditas negara dan menjadi bantalan ketika terjadi tekanan ekonomi. Menghabiskan cadangan terlalu cepat justru mempersempit ruang respons di masa depan,” jelasnya.
Belanja Berbasis Hasil dan Penguatan Penerimaan Negara
Haidar mendorong perubahan paradigma dari serapan anggaran menjadi berbasis hasil.
“Ukuran keberhasilan bukan lagi seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan negara melalui perbaikan administrasi perpajakan, pengurangan kebocoran, digitalisasi sistem, serta pengawasan transaksi lintas negara.
Menurutnya, penerimaan yang sehat jauh lebih berkelanjutan dibanding pembiayaan berbasis utang.
Koordinasi Fiskal dan Moneter Harus Sejalan
Haidar turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Stabilitas ekonomi tidak akan tercapai jika satu institusi menekan rem sementara institusi lain justru menambah percepatan,” ujarnya.
Ujian Konsistensi Ekonomi
Ia menegaskan bahwa keputusan menolak pinjaman besar dari lembaga internasional akan diuji oleh data ekonomi dalam beberapa bulan ke depan, bukan oleh narasi politik.
“Apakah defisit terkendali, apakah cadangan fiskal terjaga, apakah nilai tukar stabil, dan apakah pertumbuhan tetap berkualitas,” katanya.
Haidar menutup dengan penegasan bahwa kemandirian fiskal hanya bermakna jika diikuti dengan penggunaan anggaran yang cerdas dan bertanggung jawab.
“Disiplin fiskal yang sesungguhnya bukan soal seberapa sedikit negara berbelanja, melainkan seberapa cerdas negara menggunakan setiap rupiah yang dimilikinya,” pungkasnya. (Pri)
