Oleh: Adi Suparto
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan ketegasan luar biasa dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Pada Kamis sore, 4 Juni 2026, Kepala Negara secara resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) nomor 48/K/2026 yang mencopot Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) secara langsung dan tanpa syarat.
Keputusan tegas ini diambil hanya beberapa jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan korupsi terstruktur yang berlangsung selama empat tahun berturut-turut, mulai tahun 2022 hingga awal 2026. Berdasarkan seluruh bukti, data transaksi, keterangan saksi, dan dokumen yang diamankan penyidik, pejabat yang akrab dipanggil Silly Karim ini terbukti menjadi pemimpin puncak jaringan kejahatan yang menjadikan pelayanan publik imigrasi sebagai ladang pemerasan miliaran rupiah.
Berikut uraian lengkap, mendalam, dan berbasis fakta resmi mengenai kasus besar yang mengguncang institusi Imigrasi Indonesia ini.
Latar Belakang:
Dari Dirjen Imigrasi Hingga Wakil Menteri, Tetap Lanjutkan Praktik Jahat
Silmy Karim adalah pejabat karir yang lama berkiprah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada pertengahan tahun 2025, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024. Selama memegang dua jabatan strategis tertinggi di bidang imigrasi, ia memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan, perizinan, pengawasan, hingga penindakan di seluruh unit kerja imigrasi di seluruh Indonesia.
Di mata publik, Silmy Karim dulunya dikenal sebagai pejabat yang aktif melakukan perubahan dan modernisasi pelayanan. Namun di balik layar, berdasarkan pengakuan puluhan saksi dan bukti dokumen yang diamankan KPK, ia justru membangun sistem kejahatan yang rapi, teratur, dan terorganisir dengan sangat baik. Sistem ini tidak berhenti meskipun ia sudah naik jabatan dari Dirjen menjadi Wakil Menteri; kekuasaannya makin besar, jangkauan pemerasan makin luas, dan nilai uang yang diterima makin melonjak.
Bukti yang dihimpun menunjukkan bahwa praktik korupsi ini sudah dimulai sejak ia menjabat pejabat eselon satu, kemudian diperluas dan diperkuat saat ia duduk di kursi Wakil Menteri, yang memiliki wewenang lebih luas dan perlindungan jabatan yang lebih kuat.
Modus Operandi: Sistem Pemerasan Resmi di Balik Pengurusan Izin Tinggal Warga Asing
Inti kejahatan yang dilakukan Silmy Karim dan jaringannya berpusat pada pelayanan pengurusan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah layanan yang paling banyak diminati, dengan jumlah pemohon mencapai ratusan ribu orang setiap tahunnya.
Berdasarkan penjelasan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers resmi, modus yang digunakan sangat sistematis dan dilakukan secara massal:
1. Membuat Biaya Tidak Resmi yang Wajib Dibayar
Jaringan yang dipimpin Silmy Karim secara diam-diam menetapkan tarif tambahan di luar biaya resmi negara, yang disebut dengan istilah “biaya percepatan” atau “biaya jasa pengurusan”. Tarif ini dipatok tetap, mulai dari Rp5 juta hingga Rp15 juta per orang, tergantung jenis izin, masa berlaku, dan wilayah pengurusan.
Biaya ini wajib dibayar oleh setiap pemohon asing maupun pengusaha yang menguruskan karyawan asingnya. Siapa pun yang menolak membayar, akan mendapatkan perlakuan buruk: berkas ditahan berbulan-bulan, diperiksa berulang kali, dikembalikan dengan alasan administrasi yang tidak jelas, hingga izinnya ditolak sepihak. Sebaliknya, yang sudah membayar, berkasnya langsung diproses cepat, masuk jalur prioritas, dan dijamin lolos tanpa hambatan apa pun.
2. Pengumpulan Uang Terpusat ke Pusat
Uang yang dikumpulkan dari seluruh kantor imigrasi di 34 provinsi tidak disimpan di daerah, melainkan dikumpulkan secara terpusat ke kas jaringan di Jakarta. Setiap kantor wilayah imigrasi memiliki petugas khusus yang bertugas mengumpulkan uang, membuat laporan jumlah pemasukan, dan mengirimkan hasilnya ke pusat setiap minggu.
3. Pembagian Hasil Teratur & Terjadwal
Ini bagian yang paling mencengangkan dan menjadi bukti paling kuat di tangan penyidik: sistem pembagian hasil dilakukan setiap hari Jumat, secara rutin, teratur, dan tidak pernah putus, selama bertahun-tahun.
Pembagian hasil diatur secara jelas persentasenya:
– Silmy Karim (Pemimpin Utama): 40% dari total pemasukan → nilai pasti Rp100 juta rupiah tiap minggu tanpa terputus
– Pejabat tinggi eselon 1 & 2: 30%
– Pejabat daerah & petugas lapangan: 20%
– Biaya operasional & perantara/calo resmi: 10%
Semua pencatatan pembagian ini ada di buku catatan rahasia yang diamankan KPK, lengkap tanggal, jumlah uang, dan nama penerima. Tidak ada satu pun kekurangan atau kesalahan pencatatan, membuktikan bahwa sistem ini berjalan seperti sebuah perusahaan bisnis yang rapi, bukan sekadar tindak pidana kebetulan.
Data dan Bukti Nyata yang Tak Terbantahkan
Hasil penyidikan KPK yang sudah lengkap dan tidak bisa disangkal lagi, mengungkapkan angka yang sangat besar dan mencengangkan:
– Nilai suap rutin yang diterima Silmy Karim:
Rp 100 Juta / Minggu
– Total uang yang diterima selama menjabat:
LEBIH DARI RP 20 MILIAR RUPIAH (periode 2022–2026)
– Jumlah pemerasan yang terjadi:
Lebih dari 180.000 kasus pengurusan izin tinggal
– Jumlah tersangka yang ditetapkan:
18 orang, terdiri dari pejabat pusat, pejabat daerah, petugas intelijen imigrasi, dan perantara uang resmi
– Lokasi operasi tangkap tangan:
8 kota besar serentak (Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, Batam, Makassar, Semarang, dan Balikpapan)
Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti yang sangat lengkap, antara lain:
