ACEH UTARA, Harnasnews — Penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi sorotan. Anggota DPRK Aceh Utara, Marzuki Y, mengungkap adanya persoalan komunikasi dan pendataan antara pemerintah gampong, kecamatan hingga kabupaten yang dinilai perlu segera dievaluasi.
Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah geuchik menyampaikan keluhan terkait minimnya jatah hidup (jadup) serta bantuan korban banjir yang dinilai belum merata pascabanjir November 2025.
Marzuki meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, validasi penerima dan alur penyampaian informasi agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat terdampak.
“Informasi yang sampai ke kabupaten sering kali terlambat, sehingga bantuan tidak tepat sasaran atau ada arahan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada geuchik,” ujar Marzuki saat dikonfirmasi, Kamis (24/9/2026).
DPRK Soroti Miskomunikasi Data Bantuan Banjir
Menurut Marzuki, persoalan utama yang perlu dibenahi bukan hanya jumlah bantuan, tetapi juga akurasi dan kecepatan data dari tingkat gampong.
Data korban banjir yang menjadi dasar penyaluran bantuan harus diperbarui secara berkala. Jika terdapat keterlambatan pelaporan atau informasi yang tidak tersampaikan secara utuh, kondisi tersebut dapat memengaruhi proses verifikasi dan distribusi bantuan.
Ia menilai pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan komunikasi dengan para geuchik berjalan efektif.
Cot Girek Ikut Disorot
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Marzuki adalah Kecamatan Cot Girek. Wilayah tersebut termasuk kawasan yang terdampak banjir cukup parah pada November 2025.
Marzuki menyebut sekitar 90 persen geuchik di Cot Girek merupakan kepala desa baru. Kondisi itu, menurutnya, membuat sebagian aparatur gampong masih membutuhkan pendampingan, khususnya terkait administrasi dan kecepatan pelaporan ketika terjadi keadaan darurat.
“Sekitar 90 persen geuchik di sana merupakan kepala desa baru. Tentunya masih membutuhkan bimbingan, terutama dalam menghadapi kondisi darurat dan kecepatan pelaporan administrasi,” katanya.
Meski demikian, Marzuki mengapresiasi semangat para geuchik baru dalam menjalankan pemerintahan dan membangun gampong.
Ia meminta kondisi tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika terjadi bencana yang membutuhkan respons cepat.
