- Mengurangi dominasi seremoni dalam peringatan Hari Bhayangkara demi empati sosial dan efisiensi anggaran publik.
- Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelesaian berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat.
- Menolak penguatan kewenangan dalam RUU Polri yang tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.
- Memperkuat sistem pengawasan eksternal sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap institusi penegak hukum.
- Melakukan reformasi institusional secara cepat, menyeluruh, dan terukur, baik dalam struktur organisasi maupun budaya internal kepolisian.
“Seharusnya Hari Bhayangkara ini menjadi titik balik untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan keberpihakan Polri terhadap rakyat, bukan sekadar perayaan simbolik belaka,” pungkasnya. (Edr)
