JAKARTA, Harnasnews – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengungkap tujuh catatan buruk yang membayangi penyelenggaraan negara.
Mulai dari keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan korupsi pengelolaan MBG, kematian peserta pelatihan Koperasi Merah Putih, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), lonjakan kasus ISPA akibat asap, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Hamdi, rentetan persoalan tersebut menuntut pertanggungjawaban Presiden atas keselamatan rakyat, pengawasan program strategis, dan perlindungan penghidupan masyarakat.
“Peringatan dua tahun pemerintahan kehilangan makna apabila keberhasilan hanya ditampilkan melalui besarnya anggaran, banyaknya program, dan kemeriahan seremoni,” tegas Hamdi Putra dalam keterangannya, Minggu (19/10/2026).
“Di balik seluruh agenda tersebut, ada warga yang mengalami keracunan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, balita yang menderita gangguan pernapasan, dan pekerja yang kehilangan penghasilan. Penderitaan mereka menjadi dasar untuk menilai hasil pemerintahan,” ujarnya.
1. Keracunan Massal MBG Tembus 50.059 Orang
Hamdi menyoroti catatan pertama yakni keracunan massal dalam program MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 yang disampaikan dalam rapat Komisi IX DPR, tercatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Sebaran kejadian yang luas menuntut evaluasi menyeluruh terhadap keamanan pangan dan pengawasan pelaksanaan program. Presiden bertanggung jawab memastikan ambisi perluasan MBG berjalan bersama jaminan keselamatan penerimanya,” kata Hamdi.
2. 11 Tersangka Korupsi MBG di BGN
Catatan kedua, penetapan 11 tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.
“Proses hukum tetap menentukan kesalahan setiap tersangka, tetapi perkara ini sudah menjadi alasan kuat untuk memeriksa kelemahan pengawasan anggaran dan pengadaan. Program yang menyangkut makanan bagi masyarakat menghadapi persoalan keselamatan sekaligus dugaan penyimpangan pengelolaan uang negara,” bebernya.
3. Lima Peserta Pelatihan Kopdes Merah Putih Tewas
Catatan ketiga adalah meninggalnya lima peserta pelatihan calon manajer koperasi desa Merah Putih, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Mereka mengikuti program SPPI 2026 untuk koperasi desa/kelurahan dan kampung nelayan Merah Putih.
“Program yang dijanjikan membawa kesejahteraan itu menyisakan duka bagi lima keluarga. Kematian para peserta menjadi catatan kelam yang tidak boleh dihapus dari evaluasi program strategis kebanggaan Presiden,” tegas Hamdi.
4. Karhutla 561 Ribu Hektare Ludes
Catatan keempat, kebakaran hutan dan lahan seluas 561.623 hektare, terdiri atas 359.619 hektare sepanjang 2025 dan 202.004 hektare sepanjang Januari–Juli 2026 berdasarkan data Kementerian Kehutanan/SiPongi.
“Luas kawasan yang terbakar memperlihatkan besarnya pekerjaan pemerintah dalam pencegahan, pengawasan kawasan rawan, pemadaman, dan penegakan hukum,” ujarnya.
5. 277 Ribu Kasus ISPA, 62 Ribu Balita Jadi Korban Asap
Dampak karhutla berujung pada krisis kesehatan. Catatan kelima adalah lonjakan kasus ISPA yang disebut mencapai 277.075 kasus, termasuk 62.400 kasus pada balita.
“Pemerintah bertanggung jawab mengurangi paparan asap, menjamin layanan pengobatan, dan melindungi anak-anak yang menghadapi risiko kesehatan sejak usia dini,” kata Hamdi.
6. 152 Ribu Pekerja Kena PHK
Catatan keenam, gelombang PHK yang menerpa 152.308 pekerja, terdiri atas 88.519 orang sepanjang 2025 dan 63.789 orang sepanjang Januari–September 2026. Data Kemnaker bersumber dari laporan dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan pemutakhiran 30 September 2026.
“Setiap kehilangan pekerjaan dapat mengganggu kemampuan membayar kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah dituntut menunjukkan hasil nyata dalam mempertahankan pekerjaan,” ujarnya.
7. Rupiah Anjlok Sentuh Rp18.000 Per Dolar
Catatan terakhir adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang disebut sempat menembus Rp18.000 per dolar AS.
“Pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya bahan baku impor dan menambah tekanan bagi dunia usaha. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu menjaga kepercayaan melalui kebijakan yang konsisten,” pungkasnya.
Hamdi menegaskan, ketujuh catatan tersebut memiliki penyebab dan jalur pertanggungjawaban yang berbeda. Namun, Presiden memegang tanggung jawab politik untuk memastikan seluruh jajaran pemerintah bekerja dan mengoreksi kebijakan bermasalah.
“Persoalan yang berulang tidak cukup dijawab dengan pergantian slogan dan janji evaluasi. Rakyat sudah menanggung akibatnya. Kini Presiden Prabowo harus menunjukkan pertanggungjawabannya,” tutup Hamdi Putra. (Pri)
