“Jika kebijakan IHT dilaksanakan, maka dipredisi akan berdampak sistemik pada seluruh sektor. Dari UMKM, percetakan, kemasan, transportasi, hingga perbankan,” ungkap Ali.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa kebijakan IHT dapat memicu sejumlah persoalan serius: Banyak petani tembakau jatuh mikisn, lantaran pabrik berhenti membeli.
Harga tembakau dan cengkeh anjlok, petani terlilit hutang dan ladang muai ditinggalkan.
Kemudian, memicu gelombang PHK besar-besaran. Sebab buruh, khususnya ibu-ibu di rumah produksi, akan jadi korban pertama. Anak-anak terancam putus sekolah.
Selain itu, memunculkan kerawanan dan konflik sosial. Sebab stabilitas sosial di daerah penghasil terancam.
“Di sinilah peran Kepolisian dan aparat keamanan diuji untuk menjaga kondusifitas,” jelasnya.
Menurutnya, dana bagi hasil cukai dengan sendirnya akan dipotong. Hal itu dinilai jadi salah satu penghambat pembangunan daerah.
“Meski negara hadir tapi tidak mampu menyejahterakan,” tegas Ali.
Padahal salah satu indokator negara kuat ketika negara yang berani membuat kebijakan untuk rakyatnya sendiri. Bukan mengikuti agenda besar dari pihak lain.
Demi melindungi rakyat dan menjaga penerimaan negara, LPKAN Indonesia menyerukan 7 tuntutan kepada negara:
- Menghentikan seluruh moratorium terhadap regulasi IHT baru. Lakukan kajian dampak yang jujur, terbuka, dan melibatkan semua pihak.
- Menjadikan petani sebagai subjek. yakni melibatkan petani tembakau dan cengkeh dalam setiap perumusan kebijakan. Masa depan mereka, suara mereka yang harus didengar paling utama.
- Menjamin harga dan pasar petani. hal itu dilakukan agar petani tidak dirugikan oleh kebijakan.
- Hentikan ego sektoral antar kementerian. Kebijakan harus satu suara: untuk Indonesia.
- Komisi IX dan XI wajib melakukan pengawasan ketat. Jangan biarkan ada kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil.
- Mendesak Kepolisian RI dilibatkan dalam kajian. Karena setiap kebijakan yang berdampak pada lapangan kerja adalah soal stabilitas negara.
- Ada keberanian politik dalam rangka melindungi industri dalam negeri.
LPKAN Indonesia percaya bahwa dengan menjaga kesehatan rakyat merupakan tugas negara. Namun demikian menjaga perut rakyat merupakan tugas penting dari negara yang tak boleh diabaikan dan . keduanya tidak boleh dipertentangkan.
“Jangan jadikan Indonesia laboratorium. Indonesia adalah rumah yang di dalamnya ada 13,2 juta jiwa keluarga yang menitipkan masa depannya pada negara,” pungas Ali. (ugy)
