Mengenai kredit usaha untuk pedagang, Adhi juga mengusulkan kenaikan plafon anggaran menjadi Rp 25 juta, namun dengan sistem kelola yang terpantau. “Plafon anggaran Rp 25 juta bukan berupa uang, namun berupa barang. Jadi kita menyediakan barang senilai Rp 25 juta untuk membuatkan mereka usaha. APKLI pun siap menjadi tempat monitoring bagi para PKL yang ingin mengajukan kredit,” ucapnya.
Sementara Ilyas, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Provinsi Jambi mengatakan, pihaknya memiliki program penataan pasar tradisional yang didalamnya juga diisi oleh PKL. “Kita telah menempatkan para PKL di tempat-tempat strategis agar mereka tumbuh kembang. Diharapkan program ini memberikan manfaat bagi PKl dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi,” katanya.
Sedangkan Sudirman, Kepala Seksi Pembiayaan Bank BRI Provinsi Jambi mengatakan, pihaknya siap memberikan KUR untuk para UKM dan PKl dalam mengembangkan usahanya. Apalagi tahun 2020 mendatang, BRI mendapatkan kenaikan plafon KUR sebesar Rp 120,2 triliun. Hal ini naik 36,64% dari plafon KUR BRI pada 2019 senilai Rp 87,97 triliun.
“Jadi plafonnya naik namun suku bungan turun dari 7 persen menjadi 6 peren. Hal ini meringankan para nasabah yang ingin mengajukan KUR,” ucap Sudirman.
Senada, pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari, Pantun Bukit mengatakan, bahwa pertumbuhan infrastruktur akan berpengaruh positif dengan UMKM. “Kata kuncinya semakin bertumbuhan infrastrukur maka semakin tumbuh pula umkm. Kawasana pkl yang layak dan mendapatkan akses yang mudah masyarakat,” katanya. (Red)
