Kemudian, untuk jalan pengganti diwacanakan di area yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi. Agar jalan umum tidak bercampur dengan lalu lintas truk.
Masalah yang turut didengar langsung oleh Dani Ramdan adalah soal uji laboratorium terhadap air tanah di Desa Burangkeng sama sekali belum terlaksana.
“Saya minta uji lab, setidaknya tiga bulan sekali. Supaya tahu bahwa air tanah itu sudah tercemar limbah atau tidak. Tapi sampai sekarang belum pernah dicek,” jelas Lurah Burangkeng, Nemin.
Kemudian Nemin juga menjelaskan soal kemacetan truk sampah yang kerap kali terjadi di sana lantaran TPAS masih menggunakan jalan umum yang juga tidak begitu lebar.
Kemudian juga soal pengolahan yang dinilai tidak jelas oleh Nemin, apakah menerapkan open dumping ataupun sanitary landfill.
“Ini mirip tempat sampah liar, ditumpuk-tumpuk saja,” jelas dia.
Nemin juga sempat mengusulkan apabila perda direvisi, maka luasan TPAS tidak perlu disebutkan.
“Kalau masalah banjir, hanya di kecamatan tertentu. Tapi, kalau soal TPAS kita ini berpengaruh se-Kabupaten Bekasi,” jelas dia.
Dari segi pengolahan sampah, Dani mengakui ada 2 sampai 3 perusahaan yang berusaha menjajaki untuk teknologi briket, akan tetapi Pemda belum menemukan yang sesuai. (Sygy)
