Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan agar tidak melupakan aspek penelitian dan pengembangan (research and development). Terlebih mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk riset ini di dalam APBN cukup besar yaitu Rp26 triliun.
“Terakhir, saya setuju research and development yang kita sudah bertahun-tahun banyak melupakan ini. Kita sekarang 1 hektare masih berapa ton? 5,5 rata-rata nasional. Negara lain sudah 1 sampai 2 kali lipat yang kita miliki. Padahal anggaran riset sudah besar sekali, tidak hanya untuk petani, untuk lainnya. Rp26 triliun. Saya tanya jadinya apa? Nggak ada yang jawab. Itu yang akan kita benahi,” pungkasnya.
Pengawasan Dana Desa
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan ke desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus diawasi agar tepat sasaran.
“Dana desa lompatannya besar sekali, sampai tahun ini, berarti 4 tahun, sudah digelontorkan Rp187 triliun, (dengan rincian) Rp20 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, Rp60 triliun. Sudah, dihitung sendiri bener nggak Rp187 triliun? Ini sebuah angka besar sekali, tapi petani harus bisa mengawasi ini digunakan untuk apa,” ucap Presiden.
Presiden mencontohkan, satu desa bisa dapat dana hingga Rp1 miliar. Penggunaan dana desa ini, lanjut Presiden, harus semuanya diawasi dan bisa tepat sasaran.
“Misalnya untuk infrastruktur, irigasi, dibuat jalan produksi di sawah. Misalnya jembatan yang akan mempercepat proses transportasi. Ke depan ini akan memberikan efek besar produksi di Indonesia,” lanjutnya.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, (Red/Ed).
