“Terkait dengan adanya kendala pembayaran sejumlah pengerjaan proyek PT Amarta Karya (Persero), kami pastikan bahwa perusahaan plat merah bertanggung jawab karena itu merupakan kewajiban kami dan saat ini sedang dikonsolidasikan dengan devisi terkait,” ungkap Antony kepada Media, Minggu (22/5/2022).
Pihaknya juga menampik isu yang berkembang bahwa perusahaan plat merah sulit mencairkan anggaran proyek yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Kami percaya betul, di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir, perusahaan BUMN terus berbenah dalam rangka menjamin kualitas dan akuntabilitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan plat merah tersebut,” pungkas Antony. (*)
