“Sebab meritokrasi menjamin bahwa posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar berdasarkan bagi-bagi kekuasaan atau kedekatan politik,” jelasnya.
Ketika prinsip ini diterapkan, kabinet mampu merumuskan kebijakan publik dengan lebih tepat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Syakur berharap senior Golkar mampu merubah stigma bahwa partai tersebut bukan berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia di puncak Ketua Umum Partai Golkar karena ada campur tangan Jokowi.
“Sebalumnya Bahlil ini bukan siapa-saiapa, bahkan belum pernah menjadi pengurus DPP. Saat ini Jokowi sudah tak lagi memagang kekuasaan, sementara saya meilai bahlil hanya menjadi boneka demi menyelamatkan Gibran pada Pemilu mendatang. Saatnya senior-senior Golkar mengambil langkah strategis guna menyelamatkan partai,” tegasnya.
Syakur menambahkan, selama kepemimpinan Bahlil, kader Golkar di parlemen maupun di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukan kualitasnya yang menonjol.
“Bahkan, Bahlil sendiri sebagai Menteri ESDM kerap menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Artinya, marwah Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil kian terpuruk. Padahal banyak kader partai Golkar sebelumnya yang menjadi macan panggung, tapi saat ini kondisinya sangat memperihatinkan,” ungkap Syakur.
Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, selain mengevaluasi sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP), senior Golkar juga perlu megevaluasi keberadaan Bahlil lahadalia yang diniai saat ini masih menjadi figur di bawah bayang-bayang Jokowi. (Lik)
