- Pemerintah pusat dan daerah membuka akses informasi serta data pembangunan secara transparan kepada publik.
- Dilakukan audit sosial dan lingkungan secara independen terhadap proyek-proyek strategis nasional yang menjadi perhatian masyarakat secara luas.
- Dibentuk forum dialog multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan pelaku usaha.
- Setiap keberatan terkait penggunaan identitas, testimoni, atau materi dokumentasi dalam film harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.
- Media massa dan pembuat konten publik diharapkan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi fakta, dan etika jurnalistik dalam menyampaikan informasi terkait Papua.
- Pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat adat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Lebih lanjut, LPKAN Indonesia meyakini bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun melalui polarisasi antara narasi pemerintah dan narasi kritik semata. Papua membutuhkan ruang dialog yang sehat, keterbukaan data, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Melalui pernyataan sikap ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan fakta di atas prasangka, dialog di atas konflik, dan kepentingan rakyat Papua di atas segala kepentingan politik maupun ideologis. Dengan demikian, pembangunan Papua dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. (Pri)
